Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab Pasbar) memiliki target ambisius untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 ini.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto, dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan tema ‘2024 Tahun Akhir Untuk Nol-Kan Kemiskinan Ekstrem Dan Perkuat Kolaborasi Untuk Penanggulangan Kemiskinan Daerah’, yang diselenggarakan di Auditorium Kantor Bupati Pasbar, Selasa 30 Januari 2024.
Wakil Bupati menyampaikan bahwa upaya keras diperlukan untuk mencapai target tersebut mengingat kemiskinan masih menjadi masalah utama.
Dalam rapat tersebut, hadir narasumber dari Kementerian Sekretariat Wakil Presiden, Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dan Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat.
Risnawanto mengakui bahwa meskipun kemajuan teknologi telah mencapai tingkat yang tinggi, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Faktor-faktor seperti terbatasnya lapangan kerja, kualitas rendah Sumber Daya Manusia (SDM), hambatan geografis, dan faktor budaya menjadi penyebab utama kemiskinan.
Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat masih mencapai 6,92 persen. Meskipun angka ini mengalami penurunan tipis, terdapat kendala dalam program-program penanggulangan kemiskinan yang belum terintegrasi dan tepat sasaran.
“Oleh karena itu, diperlukan penajaman program agar dapat menyasar keluarga dan individu yang menjadi prioritas berdasarkan variabel kemiskinan yang ditanggungnya,” tegas Risnawanto.
Menurut data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2023 terdapat 34.436 keluarga, atau setara dengan 164.341 jiwa, tersebar pada desil 1-4, yang merupakan sasaran program penanggulangan dan penghapusan kemiskinan daerah.
Wakil Bupati juga mencatat bahwa kontribusi program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan sinkronisasi, sinergitas, pemantauan, evaluasi, dan penggaetan dana dari pemerintah pusat serta sektor swasta.
“Masih banyak kendala yang dihadapi, seperti kurangnya sinkronisasi dan sinergitas, belum seragamnya basis data yang digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah, kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan karena belum optimalnya peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, serta belum optimalnya upaya untuk menggaet dana dari pemerintah pusat dan peran swasta,” terangnya.
Rapat tersebut juga menggali solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat, dengan fokus pada optimalisasi peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
(Wid)
