MJNEWS.ID – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, S.Ag., M.Si., mempertanyakan transparansi perhitungan dana yang diterima Pemprov DKI dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya dalam acara open house di rumah dinasnya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2026).
Ia menyebut, hingga kini pihaknya belum mendapatkan penjelasan rinci terkait dasar perhitungan dana sebesar Rp23 triliun yang diterima setiap tahun.
“Kami ingin tahu hitungannya seperti apa. Versi kami bisa mencapai lebih dari Rp100 triliun, tapi yang diberikan hanya Rp23 triliun tanpa penjelasan transparan,” kata Khoirudin.
Berita terkait: Ketua DPRD DKI Khoirudin Soroti Kesejahteraan Guru Agama dan Madrasah, Ungkap Hasil Pertemuan dengan Gubernur
Ia menambahkan, hal serupa juga terjadi pada sejumlah komponen lain seperti pajak bahan bakar, pajak penerangan jalan, hingga bagi hasil cukai yang menjadi hak daerah.
“Harusnya dihitung bersama antara DPRD, Gubernur, dan Kementerian Keuangan, bukan diberikan begitu saja,” ujarnya.
Ketua DPRD DKI memiliki banyak program, namun yang sangat mengemuka adalah memperjuangkan kesejahteraan para guru, diantaranya guru agama dan guru madrasah.
