 |
| Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. |
JAKARTA, Mjnews.id – Koordinator Masyarat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta pemerintah untuk bersikap tegas dan tidak kalah dengan pengusaha sawit yang mengancam bakal memboikot program minyak goreng bersubsidi.
“MAKI meminta mencabut hak guna usaha lahan (HGU) perkebunan dan izin usaha perkebunan (IUP) dari pengusaha sawit yang mengancam boikot minyak goreng subsidi,” kata Boyamin dalam keterangan yang diterima Mjnews.id , Jumat (22/04/2022).
Ia mengingatkan bahwa kebon sawit seluas 9 juta hektar milik swasta sebenarnya adalah milik negara karena asalnya dari alih fungsi hutan atau pembebasan lahan atas ijin pemerintah.
“Jadi semestinya para pengusaha harus taat dan patuh aturan dalam menjalankan bisnisnya serta tidak ada tempat untuk main ancam program pemerintah dalam. Dalam program subsidi minyak goreng, pemerintah telah berbaik hati mengganti biaya sehingga pengusaha tetap untung, pengusaha tetap tidak merugi,” kata Boyamin.
Masih kata Boyamin ia meminta pemerintah terkait ijin Export pengusaha Crude Palm Oil (CPO) nakal selama ini pemerintah telah memberikan fasilitas ekport kepada pengusaha CPO sehingga mereka telah memperoleh keuntungan ratusan trilyun sejak puluhan tahun yang lalu.
“Namun justru saat rakyat kesusahan akibat ulah nakal mereka malah mengancam boikot program pemerintah sehingga semestinya pemerintah harus tegas mencabut semua fasilitas dan ijin ekport pengusaha yang nakal dan ancam program pemerintah,” tuturnya.
Boyamin menegasakan bahwa pemerintah harus ambil alih kebon sawit dari pengusaha nakal untuk dialihkan kepada rakyat (koperasi) atau BUMN PTPN.
Pemerintah dalam memberikan ijin alih fungsi hutan untuk jadi kebun sawit telah mendapat kecaman dari dunia internasional dengan tuduhan perusakan lingkungan dan deforestasi ( penghilangan hutan) sehingga tahun kemarin pemerintah telah berusaha memperbaiki citra dengan program hijau (GO GREEN) .
“Niat baik pemerintah untuk memperbaiki citra malah mendapat balasan ancaman boikot mundur subsidi. Atas hal ini pemerintah harus tegas mencabut HGU dan IUP pengusaha nakal dan kemudian diserahkan kepada koperasi rakyat dan BUMN untuk menciptakan kedaulatan pangan sehingga tidak akan terulang mahal dan langka minyak goreng,” pungkas Boyamin.
(eki)
