Pertanyaannya kemudian melayang: Apakah ada standar kecepatan ganda di tubuh KPK? Mengapa pengadaan mesin EDC yang mungkin tak sekompleks dugaan penyalahgunaan dana CSR di bank sentral bisa tuntas secepat kilat.
Sementara kasus CSR BI yang alat bukti dan saksinya sudah digarap berbulan-bulan seolah jalan di tempat.
“Jika sudah ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, demikian halnya terkait dengan konstruksi perkaranya seperti apa, nanti akan kami sampaikan,” janji Prasetyo.
Janji ini patut diawasi ketat.
Klaim nir-intervensi dari KPK kini berada di ujung tanduk. Publik tak butuh retorika manis, melainkan aksi nyata dan penetapan tersangka.
Skandal dana CSR BI bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang akuntabilitas lembaga negara dan kepercayaan publik terhadap penegak hukum.
Jika KPK tak segera bertindak tegas, narasi “kompleksitas” ini hanya akan mengukir preseden buruk kasus besar bisa diulur, sementara keadilan terabaikan.
Sumber: Antara
(*/eky)
