 |
| Pemkab Dharmasraya Jalin MoU Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejari Dharmasraya. (f/eko) |
DHARMASRAYA, Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Dharmasraya yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, M. Haris Hasbullah, S.H., M.H dan Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan diadakan di aula pertemuan lantai 2 di Kantor Bupati Dharmasraya, Selasa (07/06/2022).
Penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Adlisman, dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kemudian para pejabat di lingkungan Kejari Dharmasraya.
Pada kesempatan itu, M. Haris Hasbullah mengatakan, pada hari ini kita telah melaksanakan Memorandum of Understanding Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Kejakasan Negeri Dharmasraya dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Kesepakatan bersama ini bertujuan mengoptimalkan tugas dan fungsi para pihak dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang perdata dan tata usaha negara yakni di lingkungan pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
“Semoga dengan adanya penandatanganan Memorandum of Understanding Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Kejakasan Negeri Dharmasraya dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merupakan kerja sama yang baik untuk masa yang akan datang,” ucap M. Haris Hasbullah.
Sementara itu, Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mengatakan mengucapkan berterimakasih dengan ada kegiatan seperti ini, penandatanganan Memorandum of Understanding Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Kejakasan Negeri Dharmasraya dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merupakan kerja sama yang baik masa ke depannya antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Kejakasan Negeri Dharmasraya.
“Semoga ke depan sinergitas antara Pemkab Dharmasraya dengan Kejari Dharmasraya lebih ditingkatkan dan jaksa pengacara negara dari kejari Dharmasraya dapat menjadi lembaga yang memberikan advice hukum bagi pemerintah Kabupaten Dharmasraya ke depannya,” ujar Bupati.
(eko)
