JAKARTA, Mjnews.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Caniago mengaku kesal dengan Badan Legislasi (Baleg) yang terkesan monopoli RUU Kesehatan Omnibus Law, kini pembahasannya tidak ikutsertakan Komisi IX sebagai mitra yang seharusnya adalah tupoksi dari komisi tersebut.
“Ngawur Ini, Omnibus kesehatan kok di monopoli Baleg! Kesehatan Mitra komisi IX kok tidak diajak bicara, ada apa?” kata Irma kepada wartawan, Kamis (19/1/2023).
Hal ini disampaikan Irma terkait makin intensnya Baleg membahas RUU Kesehatan Omnibus Law tanpa melibatkan Komisi IX sebagai mitra kerjanya bertanggungjawab soal RUU ini.
Komisi IX DPR, menurut Irma merasa sangat marah, karena RUU Kesehatan ini adalah domain dari komisinya berhubungan langsung dengan mitra kerjanya yakni Kementerian Kesehatan. Apalagi, dalam pembahasan RUU itu ia juga menyinggung soal pasal-pasal dalam RUU Kesehatan harus dibenahi misalnya masalah aturan tentang BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK).
“Mereka ini (Baleg) ngawur dan seenaknya kita yang punya wewenang soal pembahasannya malah potong kompas! Nggak bener ini, karena masih banyak pasal-pasal yang harus dibenahi, salah satu contoh, UU kesehatan mengatur tentang BPJS TK dan masih banyak lagi UU harus disinkronkan, dan yang paham soal ini kan komisi IX? Kenapa Baleg malah monopoli? Pertanyaannya ada apa ini Baleg?” tegas politikus NasDem ini.
Irma menilai, jika masalah pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law ini adalah tanggungjawab Komisi IX DPR, karena itu pembahasan maupun pasal-pasal ada tidak bisa diuatk atik seenaknya oleh Baleg tanpa sepengetahuan komisi terkait.
“Mohon maaf, sebagai mitra komisi IX tentu kami bertanggungjawab atas RUU ini, karena jika nanti ditetapkan asal-asalan, kan kami akan dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat dan kami akan dibully, bukan baleg! Jadi stop monopoli RUU ini dan untuk itu Komisi IX akan mendesak Pimpinan DPR segera turun tangan dan perintahkan komisi terkait untuk membahas RUU ini,” tegasnya.
“Karena, kami ingin RUU ini betul betul bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan ketika di sahkan, jangan sampai nanti malah menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru ditahun politik ini,” tandas legislator dapil Sumsel II ini.
(*/eki)
