Purworejo, MJNews.id – Puluhan Tokoh Masyarakat dan tokoh pemuda serta ibu-ibu warga Desa Ketiwijayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mendatangi kantor desa. Mereka mendesak kepala desa (kades) untuk segera memecat Sekdes yang tersandung kasus pornografi.
“Kami tidak ingin Desa kami terkenal jelek dengan foto syur bu Sekdes dan ini sudah membuat malu dan meresahkan warga,” ujar Adi salah seorang warga masyarakat yang hadir di Balai Desa Ketiwijayan, Senin (6/3/2023) pagi.
ADVERTISEMENT
Pertemuan sedikit memanas akibat penjelasan Kades yang berbelit-belit dan berputar-putar. Beberapa warga memilih ke luar aula kantor desa karena jengkel dan menahan emosi.
Warga masyarakat yang didominasi oleh ibu-ibu tegas meminta agar Sekdes MN tak lagi bekerja di desanya.
Kades Ketiwijayan, Nur Huda saat diwawancara sejumlah awak media mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Sekdes MN menurutnya tidak meresahkan Masyarakat.
“Tidak ada yang dirugikan, dan tidak meresahkan,” ujarnya.
Yang bisa menentukan apakah itu menjadi kasus pornografi atau bukan adalah hakim.
“Saya telah belajar dari kasus Sekdes Banyuasin Kembaran (Sekdes AS) karena cepatnya membuat SK pemberhentian Sekdes hingga sekarang malah seperti itu (digugat),” tambahnya.
Alasan tuntutan pemecatan Sekdes, karena perilaku Sekdes (MN) tidak mencerminkan sebagai seorang pimpinan dan membuat malu warga Desa Ketiwijayan. Foto Bu Sekdes yang tidak sepantasnya (bugil) sudah menciderai masyarakat desa Ketiwijayan dan membuat keresahan di masyarakat.
Aksi warga dilakukan untuk yang kedua kalinya setelah sekian lama tidak ada kepastian atau ketegasan dari Kepala desa, mereka ingin kasus foto setengah bugil yang beredar di masyarakat diduga lakukan Bu Sekdes dan kebenaran foto tersebut sudah diakui oleh Bu Sekdes, agar segera ada tindakan tegas dari kepala desa dengan pemberhentian atau mengundurkan diri.
Para tokoh masyarakat dan pemuda menanyakan dan memastikan sikap tegas Kepada desa terhadap kasus Bu Sekdes.
Pemerintah desa akan menunggu hasil dari proses hukum yang ditempuh Bu Sekdes.
“Saya selaku kepala desa sudah memberikan Surat Peringatan kepada Bu Sekdes,” jelas kades Nur Huda.
“Untuk Pemberhentian perangkat membutuhkan waktu dan proses. Harus sesuai dengan Peraturan Bupati dan Undang-Undang tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat,” tambahnya.
Warga menginginkan Sekdes segera diberhentikan atau mengundurkan diri agar keresahan masyarakat tidak berkepanjangan. Hal itu terlihat dari beberapa poster atau tulisan yang ditempel di sepanjang jalan Desa Ketiwijayan dan bisa dibaca oleh semua orang yang melintas.
Berbagai tulisan yang berisi tuntutan agar Sekdes Ketiwijayan segera mengundurkan diri ditempel warga pada pohon di sisi kiri dan kanan jalan Ketiwijayan sekitar balai desa.
(fix)
