Pertama, mempertahankan dan meningkatkan hal-hal yang sudah baik seperti integritas, sistem, dan kompentensi.
Mendagri dalam kesempatan itu mengapresiasi berbagai capaian prestasi Dukcapil yang perlu dipertahankan.
Kemudian terkait kompetensi yang berkenaan dengan hal teknis, Mendagri menyampaikan agar para tenaga terampil di bidang teknologi informasi untuk ditingkatkan.
Kedua, memperbaiki integritas aparatur untuk sungguh-sungguh melayani masyarakat dan zero pungutan liar (pungli) yang merusak nama Dukcapil di mata publik.
Mendagri menekankan agar pihak Dukcapil menjaga integritas yang ditandai dengan tidak adanya kasus terkait pungli maupun masalah yang berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketiga, Dukcapil perlu proaktif untuk mendata dan menjaring masyarakat maupun penduduk yang belum terdata, misalnya masyarakat di daerah terpencil dan terisolasi.
Keempat, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menangani daerah-daerah yang internetnya lambat/gangguan.
Kelima, memperkuat data center dan infrastruktur Dukcapil melalui anggaran yang bersumber dari Bank Dunia dan sumber lainnya, terutama untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam rangka memperkuat infrastruktur, Mendagri menegaskan pula agar daerah perlu memperkuat kapasitas fiskal atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.
Keenam, melakukan pembinaan karier untuk pegawai di lingkungan Dukcapil pusat dan daerah dengan menerapkan sistem merit.
Ketujuh, mendukung lembaga pemerintah maupun non-pemerintah agar menjadikan sistem Dukcapil sebagai basis data bagi sistem pemerintahan berbasis elektronik, baik di pusat dan daerah.
“Harapan saya dengan Rakor ini Dukcapil akan lebih baik prestasinya, dan kalau prestasinya lebih baik, kinerjanya lebih baik, otomatis kalau kita minta itu, kita juga harus bikin baik supaya kita minta apa saja dikasih. Kalau tidak, tidak akan dikasih-kasih, semua tergantung image, image baik akan mudah menembusnya,” pungkasnya.
(*)
