Satgas Pengawalan DOB Percepat Penyediaan Sarpras untuk Papua Selatan

Merauke, Mjnews.id – Kelompok Kerja (Poka) I Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) terus mempercepat penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) bagi Provinsi Papua Selatan. Hal itu terus dipacu mengingat provinsi tersebut bakal segera diresmikan.

Upaya ini salah satunya dengan mendorong pemerintah daerah (Pemda) setempat memastikan calon lokasi perkantoran, maupun rumah dinas Penjabat (Pj.) gubernur, Pj. sekretaris daerah (Sekda), serta perangkat kerja lainya di Provinsi Papua Selatan. Selain itu, berbagai kebutuhan hasil konfirmasi Pokja I juga perlu segera dipenuhi oleh Pemda setempat.

“Saya menyampaikan kepada teman-teman Provinsi (Papua) dan Kabupaten Merauke terutama agar mendukung supaya percepatan persiapan ini dapat dilakukan,” ujar anggota Pokja I Edison Siagian dalam keterangannya di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke, Kamis (15/9/2022).

Edison yang merupakan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) I Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan, pihaknya terus melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap sejumlah ketentuan yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten di Papua Selatan. Berdasarkan kunjungan gelombang kedua Pokja I tersebut, didapati masih adanya beberapa kesepakatan yang perlu terus diperjelas pemenuhannya.

Adapun salah satu kesepakatan tersebut yakni menyangkut pemberian dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua dan empat kabupaten seperti Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel kepada Provinsi Papua Selatan. Dalam kesempatan itu, Pokja I terus mengecek berbagai perkembangan dari hasil kesepakatan tersebut.

Di lain sisi, upaya memperjelas perkembangan tersebut juga perlu dilakukan oleh Pokja I pada kunjungan gelombang ketiga mendatang. Rencananya, pada kunjungan gelombang ketiga nanti, Pokja I akan mempersiapkan terkait kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dan penyusunan kelembagaannya.

“Saya pikir itu juga sangat penting, dan bagaimana pengadaan atau ketersediaan ASN yang akan mengisi OPD-OPD (organisasi perangkat daerah) yang akan dibentuk itu perlu kepastian, dan saya pikir gelombang ketiga bisa melalukan itu dengan lebih cepat dan lancar,” tandasnya.