KEPRI, Mjnews.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad audiensi dengan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini Hanafi, Jumat (6/1/2023).
Kunjungan Gubernur Ansar ke KKP ini juga sebagai tindak lanjut dari surat yang pernah ia layangkan sebelumnya. Dimana melalui surat kepada Menteri KKP tersebut, Gubernur Ansar telah menyampaikan perihal permintaan dukungan pelabuhan perikanan di wilayah Kepri.
Adapun enam pelabuhan perikanan yang ditetapkan Pemprov Kepri, yang kemudian diusulkan kepada Menteri KKP adalah Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas, Pelabuhan Balerang di Batam, Pelabuhan Dompak di Tanjungpinang, Pelabuhan Moro di Karimun dan Pelabuhan Kijang di Bintan.
Gubernur Ansar didampingi Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Bupati Bintan Roby Kurniawan. Adapun isi pembahasannya untuk meminta kepada Menteri KPP agar segera menetapkan usulan 6 enam Pelabuhan Perikanan di Kepri, sebagai implementasi dari Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Sebelumnya, berdasarkan keputusan Dirjend Perikanan Tangkap, untuk Kepri telah diputuskan hanya 3 pelabuhan perikanan saja, masing-masing Pelabuhan Selat Lampa di Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas dan Pelabuhan Barelang di Batam. Dimana kapal diatas (>30 GT) harus melakukan produksi bongkar muat perikanannya di ketiga pelabuhan ini.
Maka kapal-kapal yang berada di Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang harus melakukan bongkar muat produksi hasil tangkapnya di ketiga pelabuhan perikanan yang ditetapkan oleh KKP. Sementara kondisi geografis Kepri dengan banyak pulau, jika pelabuhan yang ditetapkan hanya 3, maka kasihan para nelayan yang jauh domisilinya dari ketiga pelabuhan itu berada.
“Ini kurang efektif, makanya kita usulkan penambahan pelabuhan perikanan di Kepri sehingga seluruh nelayan di Kepri lebih mudah saat akan melakukan bongkar muat perikanannya. Ini juga bagian dari upaya kita menggesa pemulihan ekonomi Kepri melalui sektor kelautan dan perikanan,” kata Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar melanjutkan, jika tetap dipaksakan dengan 3 pelabuhan, hal ini tidak memberikan efesiensi dan pendekatan pelayanan bagi pemilik kapal nelayan di atas 30 GT.
“Kasihan kalau kapal dari Karimun harus membongkar hasil tangkapannya di pelabuhan terdekat yaitu di Barelang Batam,” tambahnya lagi.
Gubernur juga mengaku mendukung Kementerian KKP dalam penguatan Pajak PNBP dalam menunjang pendapatan negara. Namun juga harus memikirkan cost yang terlalu jauh sehingga akan mempengarui harga ikan di Kepri. Karena, jika hal tersebut dilakukan, jelas akan terjadi kenaikan harga ikan pada konsumen karena biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kapal semakin tinggi.
Selain itu juga akan menyebabkan penurunan kualitas ikan karena panjangnya rantai produksi, terjadinya penumpukan kapal-kapal > 30 GT dan yang jelas berpotensi inflasi serta konflik antar ABK, serta para pekerja perikanan lainnya.
Dalam pembahasan ini, dari kementerian KKP dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Trian Yunanda, S.Pi, M.Sc, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mochamad Idnillah, S.T, Direktur Kepelabuhanan Perikanan Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si. Tampak hadir juga Kepala Dinas Perikanan Kepri, T.S Arif Fadillah.
Dirjend Perikanan Tangkap Kementerian KKP, Muhammad Zainul terima usulan Gubernur Ansar tersebut dan akan segera melakukan peninjauan lapangan atas usulan Gubernur Kepri serta akan segera ditindaklanjuti oleh KKP.
Menurut Muhammad Zainul, Dirjen Perikanan Tangkap KKP telah memfokuskan kepada dua program kerja Direktoratnya di 2023. Kedua program tersebut adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Kampung Nelayan Maju (KALAJU).
(yed/isb)
