Nasional

Para Bacapres Diminta Stop Umbar Janji Politik Irasional, Ini Alasannya

118
×

Para Bacapres Diminta Stop Umbar Janji Politik Irasional, Ini Alasannya

Sebarkan artikel ini
Direktur Eksekutif Creed, Yoseph Billie Dosiwoda
Direktur eksekutif CREED, Yoseph Billie Dosiwoda. (f/ist)

Mjnews.id – Pusat Kajian Ekonomi, Etika dan Demokrasi atau yang dikenal dengan nama Center for Research on Ethic Economy dan Democracy (CREED), mengkritisi sikap para bakal calon presiden (Bacapres) dan wakilnya yang belakangan ini kerap mengumbar janji-janji politik irasional atau tidak masuk akal.

Demikian disampaikan Direktur eksekutif CREED, Yoseph Billie Dosiwoda, menurutnya apa yang disampaikan oleh para bacapres khususnya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin), dengan menyampaikan ke publik akan meningkatkan Dana Desa Rp 5 miliar per tahun dan gratis bahan bakar minyak (BBM) untuk pengendara sepeda motor bila terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebuah ungkapan ngawur.

Banner Pemkab Muba Idul Fitri 1445 H

“Terlalu banyak janji-janji politik yang irasional sekarang diumbar oleh para bacapres ini, stoplah jangan ngawurlah kalau mau jadi pemimpin. Pertanyaannya uang darimana untuk merealisasikan seperti janji Dana Desa Rp 5 miliar dan gratis BBM itu,” kata Yoseph Billie kepada wartawan, Jumat (29/9/2023).

Lebih lanjut dikatakannya, alasan yang menjadikan janji tersebut sebagai pernyataan irasional antara lain terkait ketersediaan anggaran yang akan digunakan untuk merealisasikannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Pertama tidak mudah mengubah ruang fiskal dalam postur APBN dengan keputusan politik untuk mewujudkan janji politik tersebut, karena pos-pos APBN sudah ditentukan dalam berbagai belanja negara yang disesuaikan dengan perhitungan yang matang. Kalau dikelola ngawur untuk memuaskan janji politik yang irasional, maka APBN akan jebol dampak negatif bagi jalannya pertumbuhan ekonomi dan ini berbahaya,” paparnya.

Kedua, siklus APBN bagi bacapres yang terpilih hasil Pemilu 2024 secara aturan main baru dapat mengatur arah APBN untuk belanja tahun 2026. Karena Pemerintahan Presiden Jokowi berakhir secara de jure pada 20 Oktober 2024, maka APBN 2025 masih dirumuskan oleh Presiden Jokowi di Nota Keuangan 16 Agustus 2024.

“Jadi publik harus cermat dan memahami Bacapres terpilih baru bisa melaksanakan janji-janji dalam program Pemerintahannya baru bisa dilaksanakan pada tahun 2026 dua tahun setelah terpilih di pertengahan tahun 2024,” kata dosen Ilmu Politik Universitas Keristen Indonesia (UKI) itu.

Karenanya, selain mendesak para bacapres berhenti obral janji-janji irasional. Dirinya juga menghimbau para tim sukses atau tim pemenangan bacapres kedepan agar dalam kampanye politik memberikan pendidikan politik yang rasional bagi publik.

“Tidak bisa memberikan janji-janji politik yang berbasis program pengubahan anggaran secara cepat. Kecuali program 100 hari Capres dan Cawapres bermain di arena pengawasan dan penguatan misalnya regulasi,” ucapnya.

Selain itu dikatakannya, para bacapres harus sadar pemilu 2024 mendatang sumbangsih suara terbesar bersumber dari angkatan muda yang disebut sebagai Generasi Z (Gen Z). Dimana para angkatan ini secara umunya dapat dikategorikan sebagai kelompok pemilih yang kritis dan dipastikan tidak muda percaya dengan janji-janji yang tidak masuk akal.

“Jadi harus disodorkan janji-janji politik yang rasional oleh para Bacapres dengan dua agenda isu utama apakah melanjutkan agenda legacy Presiden Jokowi atau agenda perubahan yang kongkrit sebagai antitesa dari kebijakan Presiden Jokowi,” tandasnya.

(***)

Kami Hadir di Google News