Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kita sering mendengarkan perdebatan yang berlangsung lama: apakah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat, kita harus “mengorbankan” kebebasan berbicara dan kemampuan untuk terlibat dalam politik?
Oleh: Tri Indah Sjafitri
(Mahasiswa Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Padang)
Mjnews.id – Pertanyaan ini sering dijadikan pembenaran oleh para pejabat yang serba hitung-hitungan teknis (teknokratik). Bagi mereka, pembangunan itu soal angka dan rumus yang tertulis di kertas, dan butuh kondisi politik yang tenang tanpa gangguan. Untuk ekonomi bisa terus berkembang, kritik, aksi demo, atau dinamika politik dari masyarakat sering kali dianggap sebagai suara yang mengganggu dan menyulitkan proses pertumbuhan.
Tapi pertanyaannya, apakah rasa tenang yang didapatkan dengan menghentikan suara rakyat benar-benar bisa menghasilkan kemakmuran yang bertahan lama? Atau mungkin, cara ini justru sedang menyebabkan masalah besar yang akan meledak di masa depan?
Dalam situasi seperti ini, pemikiran ilmu politik Samuel P. menarik perhatian. Huntington menjadi sangat relevan untuk kita cermati. Huntington menyatakan bahwa ketika sebuah negara mengalami proses modernisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka masyarakatnya akan menjadi lebih kritis dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tuntutan mereka untuk dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, menuntut keadilan, dan menikmati kebebasan politik akan meningkat dengan sangat tajam.
Masalah besar muncul karena sistem politik di negara itu terlalu kaku dan sulit diterobos. Pemerintah tidak mampu memberi tempat atau jalur yang memadai untuk menerima aspirasi masyarakat yang semakin kritis.
Gaya pembangunan yang sepenuhnya diarahkan oleh para elit dan ahli ini sengaja membatasi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, demi mempertahankan stabilitas nasional yang terlihat tenang di permukaan saja (Surbakti, 2010). Dampak dari pembatasan ruang bicara ini sangat berisiko bagi demokrasi kita.
Ketika partai politik, lembaga perwakilan, dan proses Pemilu hanya menjadi bentuk formal tanpa benar-benar mewakili suara rakyat, masyarakat mulai kehilangan kepercayaannya terhadap sistem politik yang berlaku. Negara tidak lagi dianggap sebagai lembaga yang melindungi kepentingan rakyat banyak, melainkan hanya alat untuk melindungi kepentingan para tokoh politik papan atas dan pemilik modal saja.
Ketika saluran untuk menyampaikan aspirasi terasa tersumbat, rasa kecewa di kalangan masyarakat akan terus membesar dan akhirnya memicu timbulnya frustasi sosial yang semakin meluas (Budiardjo, 2008). Perasaan frustasi semakin memburuk ketika masyarakat melihat manfaat pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, sedangkan saat mereka ingin menolak ketidakadilannya, ruang untuk bertindak justru semakin terbatas.
Pembangunan yang tidak memperhatikan rasa adil dan bebas pada akhirnya hanya membuat kemajuan yang palsu dan mudah runtuh.
Kelemahan dari model pembangunan yang terlalu diatur dari pemerintah akan sangat terasa ketika terjadi krisis ekonomi atau masalah sosial. Kebijakan politik yang hanya fokus pada target jangka pendek dan tidak memperhatikan suara rakyat akhirnya menyebabkan munculnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah (Sari, 2025). Tanpa dukungan sejati dari masyarakat, pemerintah cenderung menggunakan cara keras atau mengedepankan cerita tentang stabilitas untuk mengendalikan situasi.
Namun sejarah menunjukkan bahwa membatasi kebebasan warga negara tidak akan menghasilkan ketertiban yang benar-benar baik, melainkan hanya menciptakan ketidakpastian dalam hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Saat jalur resmi untuk menyalurkan suara sudah tidak bisa digunakan lagi, masyarakat yang merasa terpaksa pasti akan mencari cara sendiri di luar sistem yang sudah ada. Ini adalah alasan mengapa muncul gerakan di luar parlemen, seperti aksi demostrasi dari mahasiswa, gerakan LSM, hingga aksi di jalan raya, sebagai satu-satunya cara untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.
