Opini

Merawat Nurani Nomokrasi, Mengembalikan Hukum sebagai Panglima di Tengah Pragmatisme Kekuasaan

29
×

Merawat Nurani Nomokrasi, Mengembalikan Hukum sebagai Panglima di Tengah Pragmatisme Kekuasaan

Sebarkan artikel ini
Firman Tobing: Merawat Nurani Nomokrasi, Mengembalikan Hukum sebagai Panglima di Tengah Pragmatisme Kekuasaan
Firman Tobing. (f/ist)

Dalam filsafat politik klasik, pembedaan antara Nomokrasi dan Kratokrasi sesungguhnya bukan sekadar urusan tata istilah, melainkan soal ke mana kiblat sebuah negara akan diarahkan. Nomokrasi menempatkan hukum dan nurani keadilan sebagai kompas utama kekuasaan, sedangkan Kratokrasi menjadikan kekuasaan itu sendiri sebagai hukum tertinggi. Di atas kertas konstitusi, secara tegas Indonesia dengan lantang memilih jalan pertama, namun sayangnya, realitas mutakhir menyuguhkan paradoks yang mencemaskan.

Oleh: Dr. Firman Tobing

(Akademisi/Anggota Pusat Analisa Kajian Hukum & Ekonomi Indonesia)

ADVERTISEMENT

Mjnews.id – Bagaimana tidak, berbagai fenomena yang acapkali terjadi tontonan bebas di ruang-ruang publik, ketika kehadiran hukum dengan rona yang ambigu, sangat permisif dan akomodatif terhadap konsolidasi kekuasaan, namun begitu represif dan formalistik ketika berhadapan dengan warga biasa. Fenomena “legalisme otokratik” di mana prosedur hukum dipakai secara sah untuk melumpuhkan esensi keadilan itu sendiri justru memberikan sinyal kuat bahwa cita-cita nomokrasi kita sedang terancam oleh bayang-bayang kratokrasi gaya baru.

Ancaman paling berbahaya dari kratokrasi modern bukanlah hilangnya aturan, melainkan pembajakan terhadap makna aturan itu sendiri. Kekuasaan tidak lagi tampil telanjang dengan menabrak undang-undang secara kasar, melainkan meminjam tangan hukum untuk melegitimasi kehendaknya. Proses legislasi yang dikebut tanpa ruang partisipasi publik yang bermakna, pasal-pasal karet yang siap menjerat suara kritis, hingga tafsir konstitusi yang ditarik-ulur demi kepentingan jangka pendek adalah potret nyata bagaimana hukum mulai kehilangan kemandiriannya.

Ketika hukum tereduksi menjadi sekadar instrumen prosedural, ia akan kehilangan unsur paling vital yang membuatnya dihormati yaitu NURANI. Tanpa nurani, hukum hanyalah deretan teks kaku yang mudah diperjualbelikan atau dijadikan alat tukar politik.

Di titik ini, kita teringat pada peringatan begawan hukum Satjipto Rahardjo bahwa hukum sejatinya hadir untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jika hukum justru melahirkan ketakutan di tengah warga biasa dan memberi karpet merah bagi impunitas segelintir elite, maka yang sedang berlangsung bukanlah penegakan hukum, melainkan pembusukan cita-cita negara hukum dari dalam.

Dampak paling nyata dari meredupnya nurani nomokrasi adalah krisis kepercayaan publik (public trust). Masyarakat menjadi sinis terhadap institusi peradilan dan aparat penegak hukum. Rasa keadilan yang seharusnya ditemukan di ruang-ruang sidang justru lebih sering dicari melalui gelombang viral di media sosial. Ini adalah gejala yang tidak sehat bagi demokrasi. Ketika warga negara merasa hukum tidak lagi menjadi tempat berlindung yang adil, legitimasi moral negara perlahan akan keropos.

Lantas, bagaimana cara kita membalikkan arah bandul agar tidak semakin jauh terseret ke pusaran kratokrasi?

Merawat nurani nomokrasi menuntut adanya ikhtiar perbaikan yang menyentuh akar etika dan kelembagaan sekaligus. Moralitas konstitusional tidak bisa ditegakkan hanya dengan menambah jumlah pasal atau mempertegas sanksi. Yang jauh lebih mendesak adalah menumbuhkan kembali kesadaran bahwa Konstitusi bukan sekadar buku aturan yang dipatuhi karena terpaksa, melainkan perjanjian moral seluruh bangsa di mana keadilan harus berada lebih tinggi daripada kepentingan, dan kebenaran lebih abadi daripada kekuasaan sesaat.

Runtuhnya Moralitas Konstitusional; Ancaman Senyap

Seringkali kita terjebak dalam ilusi bahwa selama naskah konstitusi masih utuh di rak perpustakaan, maka negara hukum kita masih berdiri. Padahal, konstitusi hanyalah kertas jika tidak dihidupi oleh kesepahaman bersama tentang apa yang benar dan apa yang adil. Moralitas konstitusional adalah jiwa yang menghidupkan naskah itu. Tanpa itu semua maka yang kita miliki hanyalah bangunan negara yang tampak megah dari luar, namun fondasinya perlahan lapuk dimakan rayap bernama “kepentingan”.

Moralitas konstitusional menuntut lebih dari sekadar “tidak melanggar pasal”. Ia menuntut semangat kesetaraan, bahwa setiap orang, baik yang berdiri di istana negara maupun yang tidur di trotoar kota, berdiri di tempat yang sama di hadapan hukum. Ia menuntut kejujuran bahwa kekuasaan adalah amanat, bukan warisan, bahwa jabatan adalah pelayanan, bukan kesempatan dan kebijakan dibuat untuk kebaikan bersama, bukan untuk memperkuat posisi segelintir kelompok.

Ketika tuntutan-tuntutan ini mulai dianggap naif atau tidak realistis, di situlah kita tahu bahwa moralitas konstitusional sedang dalam fase kritis. Pragmatisme kekuasaan tidak hanya memenangkan ruang politik, tetapi juga mengubah standar apa yang dianggap dapat diterima oleh publik. Pelan namun pasti, rakyat diajak berkompromi “biarlah sedikit tidak adil, yang penting lancar dan stabil”. Di sinilah awal mula nomokrasi menyerah pada kratokrasi. Ketika kompromi kecil atas keadilan mulai dianggap bijaksana, batas antara yang boleh dan yang tidak boleh perlahan menghilang.

Apa yang hari ini diterima sebagai pengecualian demi stabilitas, besok akan dijadikan preseden untuk melegitimasi ketidakadilan yang lebih besar. Perlahan, rakyat kehilangan kemampuan untuk marah bukan karena keadilan telah tercapai, melainkan karena mereka mulai percaya bahwa ketidakadilan adalah harga yang tak terhindarkan dari bernegara.

Di titik inilah, konstitusi berubah fungsi, dari pembatas kekuasaan, ia beralih menjadi instrumen yang siap dipakai untuk melegitimasi kehendak siapa yang berkuasa. Teksnya tetap utuh, namun maknanya telah berbalik arah. Putusan-putusan tetap bernomor dan bertanggal, namun tidak lagi memancarkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Prosedur dijalankan dengan rapi, namun esensinya tergelincir diam-diam. Inilah yang disebut ancaman senyap, tidak ada suara tembakan, tidak ada deklarasi perubahan sistem, namun jiwa negara hukum telah lama pergi.

Lembaga-lembaga negara masih berdiri tegak, sidang-sidang masih digelar, undang-undang masih disusun dan disahkan. Namun di balik semua kerapian itu, rakyat belajar satu pelajaran pahit, hukum bisa menjadi perisai yang sangat kuat bagi mereka yang memegang kendali, sekaligus menjadi jerat yang sangat ketat bagi mereka yang tidak berdaya. Dua ukuran keadilan menjadi kenyataan yang diterima seolah-olah itu adalah hal yang lumrah.

Krisis terbesar terjadi bukan pada sistemnya, melainkan pada kepercayaannya. Ketika warga negara berhenti mengharapkan keadilan dari ruang-ruang resmi dan mulai mencari kebenaran di jalanan atau di ruang media sosial, maka legitimasi moral negara sedang runtuh. Rakyat tidak lagi menentang hukum, mereka hanya tidak lagi percaya bahwa hukum itu ada untuk mereka, dan ketika kepercayaan itu hilang, tidak ada pasal apapun yang mampu menahankan bangunan negara agar tidak roboh.

Namun, kisah ini belum selesai. Ancaman senyap bukanlah vonis mati, selama masih ada yang menyadari bahwa moralitas konstitusional bukanlah urusan yang “terlalu tinggi” untuk dibicarakan, dengan catatan, selama ada yang berani menolak kompromi atas keadilan, maka jalan pulang belum tertutup. Memulihkannya tidak dimulai dari menulis undang-undang baru, melainkan dari kesadaran sederhana bahwa, konstitusi adalah perjanjian moral, bukan sekadar naskah prosedural, ia harus dijaga karena ia satu-satunya benteng yang memisahkan kita dari kekuasaan tanpa batas.

Pada akhirnya, memilih nomokrasi berarti bersedia menundukkan ego kekuasaan di hadapan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Konstitusi kita telah meletakkan fondasinya dengan sangat kokoh, tetapi fondasi itu tidak akan pernah bisa menjaga dirinya sendiri. Tanpa keberanian moral para penegak hukum, keteladanan etis para pemimpin, dan kawalan kritis dari warga negara, nomokrasi hanya akan menjadi slogan indah dalam pidato kenegaraan.

Merawat nurani nomokrasi adalah tugas mendesak kita hari ini sebelum hukum benar-benar kehilangan jiwanya, dan keadilan hanya tinggal menjadi kenangan. “Matahari selalu terbit kembali, karena cahaya keadilan tak akan pernah padam selama masih ada satu hati nurani yang menjaganya.”

Semoga.

(*)

Baca berita Mjnews.id lainnya di Google News

ADVERTISEMENT