Mjnews.id – Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini hadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial TA 2022 dan Isu-isu Aktual di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 2, Jakarta Pusat, Selasa 19 Maret 2024.
Dalam rapat tersebut, Mensos Risma menjelasakan anggaran sebesar Rp87,27 triliun berasal dari anggaran belanja berupa Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bansos serta anggaran per program berupa perlindungan sosial dan dukungan manajemen dengan realisasi mencapai Rp85,53 triliun (98 persen).
“Terkait realisasi yang berasal dari anggaran belanja pegawai (97,46 persen), barang (99,09 persen), modal (99,97 persen) dan bansos (97,96 persen), dengan total realisasi Rp85.53 triliun (98,00 pesen),” terang Risma.
Salah satu program yang menjadi perhatian ialah dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu program Korban Bencana Alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat dengan realisasi mencapai 103,76 persen, melebihi target 245.000 orang mencapai 254.203 orang.
Selain itu program Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Pemulihan Sosial dan layanan dukungan psikososial sebesar 167,64 persen melebihi target dari 5.000 orang mencapai 8.382 orang yang mendapatkan bantuan.
Anggota Komisi VII DPR RI Selly Andriany Gantina Fraksi PDIP mengapresiasi kinerja Kemensos terkait penanganan bencana di Indonesia.
“Terima kasih kemensos selama mengalami guncangan bencana di Indonesia, masyarakat jadi tahu bahwa penanganan bencana bukan hanya dari BNPB tetapi juga Kemensos, namun juga untuk memaksimalkan anggaran untuk bantuan bencana itu harus kita dukung, jangan sampai gudang logistik kosong,” kata Selly.
Hal senada juga disampaikan oleh Wisnu Wijaya Adi Putra dari Fraksi PKS. Respon cepat Kementerian Sosial terhadap daerah yang mengalami bencana salah satunya di Kota Semarang.
“Terima kasih atas respon cepat pengiriman bantuan untuk penanganan banjir di Kota Semarang,” kata Wisnu.
Selain bantuan logistik untuk bencana sosial, Program Lumbung Sosial Kementerian sosial juga mendapat dukungan dan apresiasi dari Komisi VIII DPR.
