Dailami meminta agar efisiensi anggaran dilakukan untuk proyek-proyek yang tidak urgent. Meskipun, justru biasanya para pejabat senang kalau ada banyak proyek.
“Jangan orientasinya proyek yang diselamatkan dari efisiensi, tapi malah mengorbankan esensi, termasuk pentingnya pendidikan,” bebernya.
Ia juga mempertanyakan surat edaran tertanggal 14 Februari 2025 dari Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI kepada jajaran di bawahnya terkait tindak lanjut efisiensi belanja dengan pemotongan dana BOS Madrasah Ibtidaiyah (MI) menjadi Rp 500 ribu/siswa/tahun, MTs Rp 600 ribu, dan MA Rp 700 ribu tersebut diterapkan berdasarkan kajian apa.
“Ada juga pesantren penerima bantuan operasional dan bantuan operasional PTN turun tinggal 50 persen, dasarnya apa? Jangan karena program Makan Bergizi Gratis kemudian jadi membabi buta. Kalau tidak bisa direalisasikan tahun ini, tentu bisa tahun depan untuk dibahas dulu secara seksama bersama para Wakil Rakyat,” pungkasnya.
(dpd)
