Kemudian unsur Bappeda Kabupaten/Kota juga mempersoalkan kebijakan mandatory spending dari pemerintah pusat yang mempersulit ruang gerak kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Khususnya pada kabupaten atau kota yang memiliki PAD kecil dan bergantung pada DAK dan DAU. Sehingga persoalan-persoalan khas di daerah malah tidak mendapat porsi anggaran yang memadai.
FGD ini memberikan ruang yang luas bagi pertukaran gagasan, termasuk tentang pentingnya digitalisasi pembangunan, penguatan UMKM, optimalisasi fiskal daerah, dan pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal. Semua masukan yang terkumpul akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi resmi Komite IV DPD RI, yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam menyusun RKP dan RAPBN TA 2026.
Kegiatan FGD tidak hanya digelar di Jawa Tengah, tetapi juga secara paralel di Provinsi Sumatera Barat, sebagai bentuk pendekatan wilayah dalam menghimpun masukan pembangunan dari berbagai penjuru Indonesia. Hal ini menegaskan tekad DPD RI untuk terus memperjuangkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Adapun masukan dari Forum Group Discussion untuk selanjutnya menjadi Rekomendasi DPD RI dalam rangka menyusun rekomendasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan memberikan pertimbangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam RAPBN 2026, diantaranya :
1. DPD RI Memperkuat Peran Representasi Daerah dalam Perencanaan Nasional. FGD ini mempertegas komitmen DPD RI dalam menyuarakan kebutuhan dan aspirasi daerah, khususnya Provinsi Jawa Tengah, dalam proses penyusunan RKP dan KEM-PPKF Tahun 2026.
2. Permasalahan Pembangunan Daerah Masih Kompleks dan Multi-sektor. Berbagai isu strategis seperti kemiskinan ekstrem, ketimpangan infrastruktur, rendahnya daya saing SDM, dan ketidaksesuaian antara prioritas pusat dan daerah menjadi sorotan utama.
3. Sinergi dan Koordinasi Pusat-Daerah Perlu Diperkuat. Ketidakharmonisan kebijakan dan keterlambatan penyusunan RKP/RKPD dinilai menghambat efektivitas perencanaan pembangunan. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih solid antara pemerintah pusat dan daerah.
4. Pentingnya Pendekatan Inklusif dan Realistis dalam Asumsi Ekonomi Makro. Masukan dari akademisi menyoroti pentingnya proyeksi makro yang realistis dengan mempertimbangkan faktor global dan domestik, serta dampaknya terhadap perencanaan fiskal nasional.
5. Jawa Tengah Menjadi Wilayah Strategis yang Perlu Dukungan Khusus. Dengan potensi geografis dan sektor unggulan yang kuat, Jawa Tengah membutuhkan perhatian lebih dalam alokasi anggaran, investasi, serta dukungan program strategis nasional.
(*/dpd)
