Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga. |
Malinau, Mjnews.id – Banjir saat ini tengah melanda empat wilayah yang ada di Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Sembakung Atulai. Kedua kecamatan ini berada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Meskipun banjir di Lumbis mulai surut, namun kondisi berbeda terjadi di Sembakung. Di wilayah ini ketinggian air malah sudah naik dan melebihi batas normalnya.
Kondisi banjir di kedua Kecamatan di Kabupaten Nunukan telah mendorong Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini mengunjungi langsung lokasi banjir yang berbatasan dengan Malaysia ini.
Ditemani anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, kehadiran Risma melihat langsung kondisi banjir yang terparah dalam 6 tahun terakhir ini patut diapresiasi.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari daerah pemilihan Provinsi Kaltara yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga mengapresiasi langkah cepat Mensos Risma untuk mendatangi korban banjir di Lumbis dan Sembakung.
“Saya apresiasi respon cepat Bu Mensos Risma yang langsung terbang dari Jakarta jauh–jauh melihat langsung korban banjir dan kondisi banjir terkini di Lumbis dan Sebakung”, tegas Fernando.
Menurut Fernando, kehadiran Mensos Risma amatlah penting untuk memotret langsung kondisi perbatasan RI–Malaysia yang selama ini masih terkungkung pada persoalan lama, yaitu kemiskinan warga perbatasan dan ketertinggalan infrastruktur yang menyebabkan posisi geografis sejumlah wilayah sulit dijangkau.
Fernando berharap hasil kunjungan Mensos Risma di lokasi banjir yang ada di perbatasan RI dengan Malaysia ini dapat dibahas oleh Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri lainnya sehingga bisa menjadi agenda bersama, yaitu melakukan percepatan pembangunan di perbatasan.
“Percepatan pembangunan perbatasan di Kaltara harus konkret berjalan, mengingat di pusat kita sudah punya BNPP, di Pemprov Kaltara sudah ada Badan Pengelola Perbatasan Negara (BPPN). Semoga kunjungan Bu Risma bisa mendorong pemerintah pusat siapkan kebijakan yang nyata untuk percepatan pembangunan fisik dan SDM di perbatasan Kaltara dengan Malaysia”, tegas Fernando yang juga anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini.
(***)