Mjnews.id – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menyoroti kinerja Otorita IKN (OIKN) yang dinilai belum optimal.
Menurutnya, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) adalah sebagai pusat pemerintahan baru bagi negara Republik Indonesia, bukan sekedar membangun fisik saja atau seperti real estate.
ADVERTISEMENT
“Ibukota negara adalah milik seluruh rakyat Indonesia sehingga pembangunan IKN ini meliputi berbagai aspek dan multi dimensi yang harus dirancang dan diperhitungkan secara cermat dan komprehensif,” ungkap Guspardi kepada Wartawan, Senin 10 April 2023.
Dirinya menyadari, proses persiapan pembangunan IKN ini tidak sederhana. Masalah yang dihadapi sangat kompleks. Sampai saat ini ternyata belum semua jabatan di organiasai OIKN terisi sebagaimana mestinya. Seperti jabatan untuk direktur pertanahan.
Apalagi, masalah tanah di IKN ditengarai tidak kunjung selesai. Seperti baru-baru ini warga yang lahannya terdampak Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) di Sepaku, Kalimantan Timur menuntut nilai ganti rugi yang ditawarkan tim penilai hanya berkisar Rp 115.000 sampai Rp 300.000 per meter. Sementara, harga jual tanah di Sepaku sejak ada IKN sudah melonjak hingga Rp 2 sampai 3 juta per meter. Permasalahan ini perlu diselesaikan dengan segera.
Jangan sampai timbul kesan OIKN tidak serius dalam menangani berbagai persoalan IKN.
“Untuk itu perlu keseriusan manajemen agar segera mengisi jabatan dengan orang yang berkompeten dan professional, baik untuk masalah pertanahan ataupun jabatan lainnya yang tidak kalah penting,” ujar Politisi PAN itu
Sementara itu, kehadiran pihak swasta (professional) dalam manajemen Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) dinilainya menjadi harapan yang akan memberikan efek positif di dalam manajemen OIKN.
“Bergabungnya para professional dari pihak swasta yang menjadi bagian dari manajemen inti OIKN merupakan sumber daya manusia yang sudah sangat berpengelaman di bidangnya masing-masing, sehingga diharapkan akan dapat mempercepat pembangunan di IKN ini,” tuturnya.
Legislator dapil Sumatera Barat 2 ini pun mengingatkan Kepala Otorita IKN, bahwa Pemerintah khususnya Pak Jokowi telah mentargetkan pada tanggal 17 Agustus 2024, sebagai hari peringatakan Proklamasi Kemerdekaan RIke 79 tahun dapat terlaksana di Kawasan IKN ini.
Selanjutnya Guspardi juga menyinggung anggaran IKN pada tahun 2022 sebesar Rp. 12 T dan tahun 2023 sebesar Rp. 23,6 T. Namun anggaran tersebut dimasukkan di dalam anggaran Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian PUPR, KemenLHK, Kementerian Investasi, Kemenhub, BUMN dan lain sebaginya.
“Pertanyaannya bagaimana koordinasi dan pemanfataan anggaran tersebut, karena OIKN itu kan seharusnya mempunyai otoritas?” tanya Pak Gaus ini.
Di samping itu, Guspardi juga mempertanyakan sejauh mana progress report dari calon investor yang berminat menanamkan investasi di IKN.
“Karena saya dengar pemerintah bahkan sudah memberikan berbagai kemudahan untuk calon investor dengan menawarkan HGU sampai 90 tahun dan bisa pula diperpanjang. Kejelasan mengenai calon investor ini harus diungkapkan ke publik. Sementara itu, dari total dana pembangunan IKN yang mencapai Rp.466 T, hanya sebesar 20% dari total dana pembangunan yang dialokasikan pemerintah melalui APBN. Sementara dari pola KPBU, Swasta dan BUMN sebesar Rp.253T,” ungkapnya.
Oleh karena itu, OIKN perlu kerja ekstra keras menyikapi berbagai bengkalai dan masalah-masalah krusial yang dihadapi. Mesti di selesaikan sesegera mungkin dan diharapkan agar OIKN bisa survive dan berkonsentrasi penuh dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut pembangunan IKN dalam berbagai aspek secara menyeluruh.
“Komisi II DPR berkomitmen akan selalu memberikan dukungan penuh dari berbagai segi dalam rangka percepatan pembangunan IKN agar sesuai dengan harapan dan keinginan semua,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.
(eki)
