Mjnews.id – Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan kader Pemuda Pancasila wajib mengkaji dan meninjau ulang sistem bernegara saat ini. Kemudian ikut dalam aksi nyata mengembalikan sistem demokrasi Pancasila yang merupakan gagasan orisinil para pendiri bangsa untuk dapat diimplementasikan kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
LaNyalla mengatakan, praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini sudah jauh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa dan negara.
ADVERTISEMENT
“Maka dari itu, pada kesempatan ini saya menegaskan dan mengingatkan bahwa tugas utama Pemuda Pancasila saat ini yakni menjaga ideologi Pancasila agar tetap menjadi nafas dan jalan kehidupan bangsa dan negara ini,” kata LaNyalla dalam arahannya saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Surabaya, di Balai Pemuda Kota Surabaya, Sabtu (21/10/2023).
LaNyalla yang juga Ketua DPD RI itu menjelaskan, sejak bangsa ini menggulirkan reformasi, sejak saat itu pula Pancasila semakin ditinggalkan. Hal itu terjadi ketika dilakukannya amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002.
Bahkan, kata LaNyalla, berdasarkan hasil kajian ilmiah berbasis akademik yang dilakukan Profesor Kaelan dari Universitas Gadjah Mada, disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar hasil perubahan di tahun 1999 hingga 2002, telah mengubah 95 persen isi dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.
“Hal itu menyebabkan konstitusi hasil perubahan di era reformasi itu telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Bahkan, konstitusi Indonesia saat ini justru menjabarkan ideologi lain, yaitu individualisme dan liberalisme. Pemuda Pancasila harus tahu ini,” tegas LaNyalla.
Imbas yang terjadi, perekonomian Indonesia semakin kapitalistik. Ekonomi yang berbasis kekeluargaan dan gotong-royong sebagaimana semangat Pancasila sudah jauh ditinggalkan. Pun halnya dengan kedaulatan dan penjelmaan rakyat dalam sistem demokrasi sebagaimana rumusan para pendiri bangsa, sudah jauh ditinggalkan.
“Demokrasi Pancasila yang salah satu cirinya adalah adalah adanya keterwakilan rakyat sebagai wujud kedaulatan, digantikan dengan kedaulatan partai politik. Sementara ekonomi dengan mazhab pemerataan dan kesejahteraan juga telah digantikan menjadi ekonomi pertumbuhan. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang semakin tinggi, antara si kaya dan si miskin,” ujar LaNyalla.
Akibatnya, dalam 25 tahun perjalanan reformasi ada banyak keganjilan yang terjadi di tengah-tengah kita. Indonesia pun gagap menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan tak pasti. Hal itu imbas lemahnya kedaulatan negara dan lemahnya kekuatan ekonomi negara dalam menyiapkan ketahanan di sektor-sektor strategis.
“Persoalan fundamental tersebut harus menjadi perhatian semua komponen bangsa, terutama kader Pemuda Pancasila untuk mengkaji dan meninjau ulang sistem bernegara yang saat ini kita terapkan dan jalankan,” tutur LaNyalla.
