“Mana mungkin imbang mainnya di HP, saya saja tidak mengerti yang masih muda begini apalagi yang sudah berusia 55 sampai 60-an. Maka harus ada kebijakan-kebijakan imperatif terhadap kelompok-kelompok tertentu,” sambungnya dengan tegas.
Ia mengingatkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah guru honorer pada 2025.
“Kita sudah minta skemanya, tapi sampai sekarang belum ada. Ini tanggung jawab kita untuk mengawal dan memastikan skema itu benar-benar dilaksanakan,” ujarnya.
Penrad menegaskan, Komite I DPD RI siap memfasilitasi penyelesaian masalah guru swasta secara nasional.
“Nah teman-teman ayo melalui komite seperti yang saya katakan bentuk sebuah tim, ayo kita datang semua provinsi-provinsi agar semua sekalian kita kerjakan, kita tawarkan skemanya dan kita kawan implementasinya dengan benar,” ucap Penrad.
(*/dpd)
