“Poin terpenting dalam peningkatan mutu layanan pendidikan bukan hanya sistem yang serba digital atau modern, tapi juga harus diimbangi dengan integritas karakter manusia yang jujur,” jelas Manpan.
Manpan juga menyoroti beberapa praktik yang masih terjadi di daerah lain, seperti pungutan Rp50 ribu per siswa untuk operator sekolah, sekolah yang meninggikan nilai rapor demi menjaga nama baik, dan pentingnya kejujuran orang tua mengenai kondisi mental anak, terutama dalam konteks sekolah inklusi.
Purwakarta sendiri telah memiliki fondasi kuat dalam pendidikan karakter melalui Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Karakter, yang digagas pada masa kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi.
Dewan Pendidikan berharap gagasan dan inisiatif ini dapat terus dipertahankan serta menjadi perhatian serius bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purwakarta dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
(*/eki)
