Probolinggo, Mjnews.id – Katib Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Dr KH Hilmy Muhammad menegaskan, dalam Islam tidak dikenal konsep tentang pemerintah dan negara. Namun, Islam memberikan panduan pemerintah, yang ujungnya untuk memberi kesejahteraan pada masyarakat.
Di antara panduan itu, adalah prinsip pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Ada sedikit perbedaan permusyawaratan kita dengan demokrasi.
ADVERTISEMENT
“Dalam Islam dikenal ahlul halli wal-aqdi, keterwakilan oleh para ulama dan intelektual dalam satu lembaga untuk bermusyawarah. Hal ini berbeda dengan demokrasi. Demokrasi asal orang dengan jumlah banyak itulah yang menang,” tutur Kiai Hilmy dari keluarga Pesantren Krapyak Yogyakarta.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dari Yogyakarta ini, mengungkapkan hal itu dalam rangkaian seri Halaqoh Fikih Peradaban, bertajuk “Fikih Siyasah (Fikih Politik) dan Negara Bangsa” di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, pada Rabu 7 Desember 2022.
Selain Kiai Hilmy Muhammad, juga hadir sebagai pembicara KH Silahuddin, Wakil Sekjen PBNU. Halaqoh Fikih Politik ini, dimoderatori Gus Muhammad Syakur Dewa dari Pondok Pesantren Patemon Probolinggo, dihadiri kalangan kiai pondok pesantren dan jajaran PCNU se- Kraksaan Raya. Hadir di antaranya adalah KH Wasih, kiai sepuh di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur.
Tiga Panduan Dasar
Pada bagian lain, Kiai Hilmy Muhammad, mengingatkan kehadiran negara harus berorientasi dengan kesejahteraan, stabilitas keamanan. Di sinilah, letak pentingnya pemahaman siyasah wathoniyah (politik kebangsaan), siyasah ilahiyah (politik keilahian).
Hilmy Muhammad, yang alumni perguruan tinggi di Yordan, mengatakan bahwa kenyataan soal tanah air dalam wujud negara di bumi Nusantara adalah Al-wathon al-khas, al-balad al-khas tanah air secara khusus, yang telah didirikan dan dibangun serta mendapat dukungan mayoritas umat Islam.
“Karena itu, kita mengenal Hubbul wathan minal iiman (Cinta Tanah Air bagian dari iman) karena kita berada di Indonesia. Hal itu sudah ditegaskan para ulama terdahulu, khususnya muassis (pendiri) Nahdlatul Ulama,” tuturnya.
Ia pun menyitir pemikiran Hujjatul Islam Imam al-Ghazali, penulis magnum opus Kitab Ihya’ Ulummiddin. Dikatakannya, Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaganya akan hilang.
(eki)
