Kabupaten SolokSumatera Barat

Soal Pembangunan Tower Pemancar di Nagari Bukit Bais, Bupati Solok Keluhkan Leletnya Prosedur Surat Rekomendasi

169
×

Soal Pembangunan Tower Pemancar di Nagari Bukit Bais, Bupati Solok Keluhkan Leletnya Prosedur Surat Rekomendasi

Sebarkan artikel ini
Pertemuan Bupati Solok, Epyardi Asda Dengan Masyarakat Nagari Saok Laweh
Pertemuan Bupati Solok, Epyardi Asda dengan masyarakat Nagari Saok Laweh, Kamis (14/09/2023). (f/diskominfo)

Mjnews.id – Makna kemerdekaan ternyata belum bisa dirasakan oleh seluruh anak bangsa, termasuk untuk dapat menikmati akses informasi dan telekomunikasi. Seperti yang dirasakan oleh siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri/SMPN 4 Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, ketika mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

Tidak menutup kemungkinan, nasib yang sama juga akan dirasakan oleh siswa dari tingkatan lainnya, karena ANBK 2023 diketahui juga akan segera dilaksanakan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.

Banner Pemkab Muba Idul Fitri 1445 H

Realita di lapangan, ketika rata-rata daerah di seluruh Indonesia sudah melaksanakan kegiatan di sekolah masing-masing, kegiatan ANBK di SMP Negeri 4 Kecamatan Tigo Lurah, Senin (8/9/2023), justru dilaksanakan di luar ruangan, bahkan jauh dari lokasi sekolah, sebab tidak tersedianya jaringan komunikasi di daerah tersebut.

Di mana para siswa terpaksa dibuatkan tempat khusus untuk mengikuti kegiatan itu, mesti duduk hanya beralaskan tanah, dengan resiko harus diterpa hujan dan panas setiap saat. Sebab didaerah tersebut, hanya ada spot-spot tertentu saja yang bisa mendapatkan jaringan internet.

Dilansir dari anbk.kemendikbud, ANBK sendiri merupakan program evaluasi yang diselenggarakan Kemendikbud Ristek guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh tingkat pendidikan. Program ini dilakukan oleh Kemdikbud untuk menilai secara keseluruhan baik dari sisi kognitif maupun non kognitif siswa.

Menyikapi hal itu, Bupati Solok H. Epyardi Asda merasa sangat prihatin dengan kondisi masyarakatnya di Kecamatan Tigo Lurah.

Diketahui, demi melepaskan daerah paling ujung di Kabupaten Solok itu dari ketertinggalan, Bupati yang dikenal dengan latar belakang pengusaha itu terus berusaha untuk melakukan berbagai upaya pembangunan, seperti halnya pembangunan Jalan Kapujan-Rimbo Data yang diusahakannya dengan berkolaborasi bersama Anggota Komisi V DPR RI, Athari Gauthi Ardhi, dan sudah mulai dikerjakan dengan Anggaran Rp36 miliar.

“Saya melalui Pemerintah Kabupaten Solok selalu mengupayakan bagaimana seluruh akses informasi bisa sampai ke masyarakat, karena di zaman serba internet ini, jaringan seluler tidak sebatas komunikasi saja lagi, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk menunjang banyak hal sendi-sendi kehidupan, terutama dibidang pendidikan, semuanya sekarang sudah serba digital,” katanya ketika selesai pertemuan dengan masyarakat Nagari Saok Laweh, Kamis (14/09/2023) lalu.

Selain itu, Bupati Solok juga menyampaikan keresahannya terkait dengan usaha pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah yang dipimpinnya itu. Karena pembangunan fasilitas komunikasi, seperti tower pemancar itu juga menyangkut kepentingan bisnis pihak provider, dimana pertimbangan ekonominya sangat mempengaruhi.

“Tidak saja soal itu, di sisi pemerintah sendiri saya pikir kerumitannya juga sangat luar biasa. Sementara kita menuntut ekonomi dan pendidikan bangsa ini maju, di sisi lain kerumitan prosedur malah terkesan menjadi penghalang,” katanya.

Hal itu dikatakannya, terkait pembangunan tower pemancar yang akan dilaksanakan di Nagari Bukit Bais, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Karena sesuai dengan laporan Walinagari dan Dinas Kominfo yang mengurus teknis pembangunan itu masih terkendala surat rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Padahal sesuai dengan keterangan Walinagari Bukit Bais, di level bawah nagari sudah terlebih dahulu semangat dan menyelesaikan soal pembebasan lahan untuk pembangunan Tower, dan kini harus terkendala proses administrasi yang terlalu lama di tingkat Provinsi.

“Sesuai laporan yang saya terima, surat kita sudah masuk ke provinsi dari pertengahan Agustus 2023, dan sampai sekarang belum progres sama sekali, bahkan tim kehutanan yang harusnya sudah melakukan survei ke lapangan juga belum. Entah berapa lama proses administrasi seperti itu saja mesti ada kepastian. Sementara waktu dan kebutuhan akan jaringan komunikasi berjalan terus, terutama untuk dunia pendidikan yang serba daring,” pungkasnya.

(sis)

Kami Hadir di Google News