 |
| Ketua DPD PKS Kota Bukittinggi, Ibnu Asis. (f/munasril) |
Bukittinggi, Mjnews.id – Kebijakan sepihak Pemerintah Pusat beserta koleganya menaikkan tarif BBM Bersubsidi pada Sabtu 3 September 2022 lalu telah memantik reaksi, penolakan bahkan perlawanan dari beragam elemen masyarakat di Negeri ini.
Tanpa terkecuali, PKS menjadi satu-satunya parpol non Pemerintah yang secara jantan, terang-terangan dan heroik dari Pusat hingga ke seluruh Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Indonesia menyatakan tidak sependapat dan bersebrangan dengan kebijakan Pemerintah tersebut.
Ketua DPD PKS Kota Bukittinggi, Ibnu Asis saat ditemui oleh Mjnews di ruang kerjanya kamis 8 September mengatakan kekhawatiran, kegelisahan dan kerisauannya akan kondisi serta nasib nyata masyarakat, khususnya yang berada di Kota Sanjai ini pasca diberlakukannya tarif BBM Bersubsidi yang baru.
Ibnu menilai bahwa Pemerintah Pusat tidak memiliki sensitifitas, kepekaan dan kepedulian akan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat pasca didera pandemi covid-19 selama hampir 2,5 tahun semenjak awal tahun 2020 lalu.
“Kebijakan ini momentumnya yang tidak tepat. Disaat daya beli masyarakat menurun, harga bahan pokok yang sudah naik lebih dahulu ditambah sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19”, imbuh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Bukittinggi itu.
Maka dirinya mewakili suara hati masyarakat yang sudah kadung menjerit, berteriak dan emosional melalui berbagai mimbar demonstrasi dan negosiasi, meminta dengan sangat kepada Presiden RI, Jokowi beserta seluruh jajaran Pemerintah Pusat; agar segera melakukan evaluasi, pengkajian dan penelaahan ulang terhadap kebijakan menaikkan tarif BBM Bersubsidi ini.
Ibnu berpendapata bahwa rasanya tidak ada kata terlambat bagi Pemerintah Pusat untuk menganulir keputusan yang sudah diambil demi kebaikan dan kemakmuran seluruh elemen Bangsa. Bahkan pada waktunya, kebijakan menurunkan tarif BBM Bersubsidi kembali seperti sebelumnya atau bahkan lebih murah, akan menjadikan Pemerintah Pusat sebagai “solution maker” yang tanggap dan memiliki “sense of crisis” yang hebat.
“Maka dengan demikian Pemerintah Pusat akan menjadi pahlawan di hati seluruh rakyat Indoneisa”, pungkasnya penuh harapan.
(Ril)
