Selanjutnya, dari Fraksi Demokrat, saran dari Fraksi dalam rangka keberhasilan pencapaian pemerintahan berkaitan dengan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi program, efisiensi anggaran reformasi birokrasi dan tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK menjadi salah satu instrumen dalam penyusunan program dan kegiatan ke depan.
Selanjutnya, Ramlan Nurmatias menyampaikan catatan yang diberikan Fraksi Nasdem terhadap dampak negatif dari tata kelola anggaran yang buruk berupa penumpukan dana di Bank, salah prioritas anggaran, proyek mangkrak atau kualitas buruk serta potensi korupsi dan penyelewengan.
“Catatan tersebut bermuara kepada satu hal yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Sehingga di dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dilaksanakan dengan strategi, Transparansi kebijakan, Partisipasi Masyarakat, Pemberantasan Korupsi, Pelayanan Publik yang Responsif, dan Penegakan hukum,” jelasnya.
Sebagaimana Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa SILPA Rp94,14 miliar bukan semata-mata indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tetapi menunjukkan belum optimalnya Pemerintah
Daerah dalam mengeksekusi program pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD. Kontribusi terhadap SILPA tentu saja dipengaruhi oleh capaian realisasi belanja. Memperhatikan LRA bahwa program-program strategis dapat terlaksana dengan cukup baik sehingga kontribusi utama dalam SILPA tahun 2025 tidak berhubungan langsung dengan program-program strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
Mengenai pandangan umum Fraksi Karya Kebangsaan, Wako Ramlan menyampaikan bahwa terkait dengan efisiensi belanja, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan langkah-langkah pengendalian pada beberapa komponen belanja, antara lain perjalanan dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, serta pemeliharaan gedung perkantoran.
Selain itu, kebijakan penganggaran hibah juga telah diarahkan secara lebih selektif, yaitu hanya untuk mendukung pencapaian target RPJMD serta kegiatan yang diperkenankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga manfaatnya lebih tepat sasaran bagi masyarakat.
“Terhadap pemandangan Fraksi Karya Kebangsaan mengenai SILPA, dapat kami tegaskan kembali bahwa dalam terminologi keuangan daerah, SILPA terbentuk dari beberapa faktor utama, yaitu pelampauan pendapatan daerah, efisiensi atau penghematan belanja daerah, serta pembiayaan neto,” jelasnya.
(Aii)
