Kota BukittinggiParlemenSumatera Barat

Pemko bersama DPRD Bukittinggi Sepakati KUA PPAS 2024, KUPA PPAS 2023 dan Penghantaran Dua Ranperda

595
×

Pemko bersama DPRD Bukittinggi Sepakati KUA PPAS 2024, KUPA PPAS 2023 dan Penghantaran Dua Ranperda

Sebarkan artikel ini
Pemko bersama DPRD Bukittinggi Sepakati KUA PPAS 2024
Pemko bersama DPRD Bukittinggi Sepakati KUA PPAS 2024. (f/siti aisyah)

Mjnews.id – Pemerintah bersama DPRD Kota Bukittinggi sepakati KUA PPAS (Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tahun 2024. Nota kesepakatan itu ditandatangani bersama dengan hantaran R-KUPA PPAS 2023 dan dua ranperda lainnya, dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Rabu 9 Agustus 2023.

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, paripurna kali ini mengagendakan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS 2024, sebagai landasan untuk penyusunan anggaran APBD 2024 mendatang. Selain itu, Pemko Bukittinggi juga hantarkan R-KUPA PPAS perubahan 2023, ranperda kota layak anak serta ranperda tentang pajak dan retribusi daerah

“KUA PPAS 2024 sudah kita sepakati. Sebelumnya sudah dilakukan pembahasan bersama dengan setiap SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi. Ini akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menyusun anggaran APBD 2024 mendatang,” ungkap Beny.

Juru bicara Banggar DPRD Bukittinggi, Asril, menjelaskan, berdasarkan hasil rapat kerja banggar dan TAPD bersama SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi, diperoleh ringkasan atas plafon anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp625.106.789.737,-. Belanja Daerah sebesar Rp855.700.857.315,-. Pembiayaan Daerah sebesar Rp30.000.000.000,-.

“Kondisi terakhir memperlihatkan bahwa KUA-PPAS hasil pembahasan masih dalam posisi defisit, dimana SILPA tahun berjalan menunjukkan angka sebesar minus Rp200.594.067.578,-. DPRD Bukittinggi merekomendasikan untuk adanya kajian dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah atau kembali melakukan skala prioritas anggaran belanja,” jelasnya.

Dalam paripurna kali ini, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, juga hantarkan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA – PPAS) tahun anggaran 2023. Selain itu, Wako juga hantarkan Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak serta Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam setiap tahun anggaran, pemerintah bersama DPRD Bukittinggi menyusun anggaran perubahan. Sebagai salah dasar, dihantarkan R-KUPA PPAS Perubahan 2023.

“Postur APBD dalam Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun anggaran 2023, Pendapatan. Potensi Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar Rp24.456.652.529,- sehingga menjadi Rp726.802.501.365,- dari jumlah sebelumnya sebesar Rp751.259.153.894,-,” jelas Erman.

Pendapatan berasal dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami penurunan target dari target awal sebesar Rp160.753.694.941,- berkurang sebesar Rp24.330.518.607,- sehingga menjadi Rp136.423.176.334,-. Pendapatan Transfer terjadi penurunan sebesar Rp126.133.922,- dari nilai awal yaitu Rp590.505.458.953,- sehingga menjadi Rp590.379.325.031,-. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp556.029.320.416,- berkurang sebesar Rp126.133.922,- sehingga menjadi Rp555.903.186.494,-. Penurunan ini bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOKKB.

Kami Hadir di Google News

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


ADVERTISEMENT