AdvKota PadangParlemen

Ikuti Bimtek, Pimpinan dan Anggota DPRD Padang Diasah Tingkatkan Fungsi Legislasi dan Pengawasan Anggaran

424
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang kuti Bimtek di Jakarta
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang kuti Bimtek di Jakarta. (f/humas)

Mjnews.id – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) dan peningkatan kapasitas selama tiga hari, 22 hingga 24 Oktober 2025, dilaksanakan di Hotel Mercure Rekso Jakarta Kota, Jakarta.

Kegiatan yang berfokus pada penguatan fungsi anggaran dan pengawasan ini bertema “Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD dalam Perencanaan Anggaran, Pertanggungjawaban Keuangan dan Peraturan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik”.

ADVERTISEMENT

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, saat membuka acara pada Rabu (22/10/2025), menyatakan bahwa tema ini sangat relevan dengan dinamika pemerintahan saat ini.

Menurutnya, DPRD dituntut untuk semakin profesional, responsif, dan adaptif dalam menghadapi kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan yang terus berkembang.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion beri sambutan dalam Bimtek di Jakarta. (f/humas)

“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan keseriusan,” ujar Muharlion.

“Manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan memperdalam wawasan agar hasilnya dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” pesan Muharlion.

Sementara Sekretaris DPRD, Hendrizal Azhar menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota dewan dalam melaksanakan tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion memasangkan tanda peserta Bimtek. (f/humas)

“Lewat Bimtek ini, para peserta juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui penguatan kapasitas lembaga legislatif,” kata Sekwan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, para anggota dewan dibekali sejumlah materi krusial dari narasumber yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta para pakar dan akademisi.

Exit mobile version