Namun demikian, Fraksi PDIP–PPP menegaskan bahwa upaya peningkatan PAD memperhatikan beberapa hal :
a. Memperhatikan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.
b. Intensifikasi pajak daerah tidak boleh menambah beban masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro dan kelompok rentan.
c. Optimalisasi retribusi daerah harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan publik, sehingga masyarakat merasakan manfaat langsung dari kontribusi yang mereka berikan.
d. Selain itu, fraksi PDIP-PPP mendorong agar BUMD dikelola secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah sekaligus menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif.
3. Belanja Daerah
Fraksi PDIP-PPP mencermati bahwa belanja daerah Kota Padang tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 2,697 triliun, mengalami penurunan Rp 290,6 miliar dari tahun sebelumnya 2,988 triliun.
Besaran anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah kota padang untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor prioritas.
Catatan Strategis Fraksi PDIP-PPP
Berikut beberapa catatan strategis dari Fraksi PDIP-PPP :
1. Belanja Operasional
Komponen belanja operasional masih terlalu dominan dalam struktur APBD tahun 2026. Belanja pegawai yang mencapai sekitar Rp 1,43 triliun, serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 926 miliar, menunjukkan bahwa porsi belanja rutin masih mengambil alokasi yang sangat besar dari total anggaran daerah.
Dominasi belanja operasi ini berpotensi mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah daerah dalam memperluas belanja pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Untuk itu, Fraksi PDIP-PPP meminta agar Pemko Padang lebih ketat mengendalikan belanja rutin, memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan secara proporsional dan sesuai prioritas.
Kemudian, Pemko agar mendorong efisiensi pada seluruh perangkat daerah, sehingga anggaran dapat digunakan secara optimal.
Selanjutnya, Pemko harus mengutamakan belanja yang memberikan efek langsung kepada masyarakat, terutama pada bidang pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.
2. Belanja Modal
Fraksi PDIP-PPP menilai belanja modal perlu kembali diprioritaskan. penurunannya dari Rp 473,9 miliar menjadi Rp218 miliar menunjukkan ketidakseimbangan dengan kebutuhan pembangunan.
“Kami mendorong agar alokasi belanja modal diperkuat demi mendukung agenda pembangunan bersama dengan kebutuhan pembangunan Kota Padang,” tegas Wismar Panjaitan.
Karena itu, Fraksi PDIP-PPP meminta percepatan di bidang perbaikan dan pembangunan jalan, drainase, serta irigasi guna meningkatkan konektivitas dan mengurangi risiko banjir.
Kemudian penguatan sarana pendidikan dan kesehatan, sebagai wujud komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Selanjutnya, percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan publik lainnya, agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Kota Padang.
