Pendapat Akhir Fraksi PKS
Fraksi PKS mengapresiasi meningkatnya pendapatan daerah sebesar 1,03 Triliun rupiah, sebelumnya pada APBD awal 2026 1,02 Triliun rupiah, khususnya bertambahnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 2,02 triliun sebelumnya APBD awal 2026 1,53 Triliun rupiah.
Namun demikian, peningkatan pendapatan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja daerah, bukan sekadar peningkatan nominal anggaran.
Fraksi PKS mencermati bahwa struktur pendapatan Kota Padang masih didominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar Rp2,02 triliun atau sekitar 66% dari total pendapatan daerah sebesar Rp3,06 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp1,04 triliun atau sekitar 34%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kota Padang masih perlu ditingkatkan.
Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota untuk lebih serius menggali potensi PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja BUMD, digitalisasi pelayanan perpajakan, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif tanpa menambah beban masyarakat.
“Setiap tambahan anggaran harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, serta pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat,” katanya.
Selain itu, Fraksi PKS melihat belanja pegawai masih dominan. Alasannya, dengan melihat struktur KUPA PPAS 2025.
“Kami mencermati komposisi belanja daerah, Fraksi PKS mencermati bahwa Belanja Pegawai mencapai Rp1,526 triliun, atau sekitar 47,6% dari total belanja daerah sebesar Rp3,207 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, Belanja Modal hanya sebesar Rp527,36 miliar atau sekitar 16,4% dari total belanja. Komposisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat masih relatif terbatas.
Fraksi PKS berharap efisiensi belanja aparatur terus dilakukan sehingga porsi belanja pembangunan dapat ditingkatkan.
“Kami mendorong Pemerintah Daerah agar melakukan langkah-langkah strategis dalam menata ulang struktur belanja daerah, terutama dengan memastikan bahwa belanja pegawai tidak menggerus ruang fiskal untuk belanja publik yang lebih produktif,” cakapnya.
Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap beban pegawai, termasuk perencanaan pegawai kedepan yang lebih realistis dan terukur, agar tidak menjadi beban jangka panjang yang tidak seimbang dengan kemampuan keuangan daerah.
Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat
Fraksi Partai Demokrat menyoroti kenaikan penerimaan SiLPA sebesar Rp66,4 miliar yang bersumber dari SiLPA Tahun 2025 pada Perubahan KUA-PPAS merupakan salah satu gambaran bahwa sebagian kemungkinan bersumber dari kegiatan tahun sebelumnya tidak terlaksana dengan berbagai alasan.
“Oleh karena itu, kami mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan pada akhir tahun anggaran sehingga tidak terjadi SiLPA yang terlalu besar pada 2026,” ujar jubir Fraksi Partai Demokrat, Rusdi.
(Adv)
#dprdkotapadang
