Mjnews.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) sedang menghadapi tantangan serius dalam upaya menurunkan angka kemiskinan yang hingga kini masih menjadi persoalan mendasar pembangunan daerah.
Berdasarkan data terbaru, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tercatat sebesar 5,35 persen atau sekitar 312.350 jiwa, angka yang masih cukup jauh dari target nasional untuk menekan kemiskinan hingga 3,39–3,96 persen pada tahun 2030.
Kesenjangan antarwilayah pun masih terlihat jelas. Tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 6,79 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang hanya 4,16 persen. Kondisi ini mencerminkan masih adanya ketimpangan dalam akses terhadap peluang ekonomi, infrastruktur dasar, serta pelayanan publik antara wilayah rural dan urban.
Pemerintah daerah menilai, tanpa inovasi kebijakan yang fundamental, target penurunan kemiskinan yang tertuang dalam RPJMD dan sejalan dengan arah pembangunan nasional akan sulit tercapai.
Selama ini, permasalahan utama penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat terletak pada efektivitas penggunaan anggaran dan akurasi data penerima manfaat. Meski berbagai program bantuan sosial telah digulirkan, dampaknya belum berkelanjutan. Banyak rumah tangga miskin masih bergantung pada bantuan tanpa memiliki kemandirian ekonomi yang cukup untuk keluar dari garis kemiskinan.
Ketidaktepatan data juga memperburuk keadaan, karena menyebabkan bantuan tidak selalu sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang menggagas terobosan baru melalui sebuah proyek perubahan strategis bertajuk “Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Penerapan Pendekatan Graduasi.”
Konsep ini merupakan transformasi dari pola penanganan kemiskinan tradisional menuju pendekatan yang lebih terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi rumah tangga miskin.
Secara konseptual, Pendekatan Graduasi Kemiskinan menggabungkan intervensi sosial jangka pendek dengan pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Melalui metode ini, keluarga penerima manfaat dibimbing secara bertahap dari kondisi miskin menuju keluarga mandiri dan berdaya saing. Pendekatan ini menyeimbangkan antara bantuan sosial sebagai stimulus awal dan penguatan ekonomi produktif sebagai tujuan akhir.
Terobosan penting dalam proyek ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, penambahan jenjang graduasi kemiskinan yang semula hanya dua kategori — miskin dan rentan miskin — kini diperluas menjadi empat tingkatan, yaitu Miskin, Rentan Miskin, Menuju Menengah, dan Menengah. Pembagian ini memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing rumah tangga.
