Di sisi lain, Pemprov Sumbar juga akan mendorong OPD agar pembayaran pajak kendaraan dilakukan secara lebih tertib sesuai tanggal jatuh tempo, sehingga tidak terjadi kecenderungan pembayaran dalam jumlah besar pada akhir tahun anggaran.
“Jangan menunggu sampai akhir tahun. Kita ingin pembayaran dilakukan secara tertib sesuai jatuh tempo. Karena itu, kita akan melakukan desk secara berkala dengan seluruh OPD dan melakukan penagihan secara rutin terhadap kendaraan yang belum memenuhi kewajibannya,” tegas Arry.
Sebagai langkah penguatan kepatuhan, Pemprov Sumbar juga telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur yang berkaitan dengan kewajiban pajak kendaraan dan telah melakukan koordinasi dengan OPD yang masih memiliki kendaraan dengan tunggakan pajak. Evaluasi dan desk akan dilakukan secara berkala, minimal satu kali dalam sebulan.
Ke depan, Pemprov Sumbar juga tengah mengkaji penerapan kebijakan yang lebih tegas bagi ASN yang tidak memenuhi kewajiban pajak kendaraannya, termasuk kemungkinan pengaitan kepatuhan tersebut dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Arry menegaskan, penataan ini bukan sekadar persoalan menyelesaikan angka tunggakan, tetapi juga memastikan data kendaraan pemerintah dan ASN benar-benar akurat, status kepemilikannya jelas, serta kewajiban pajaknya dilaksanakan oleh pihak yang memang bertanggung jawab.
“Prinsipnya, pemerintah harus memberikan contoh dalam kepatuhan pajak. Karena itu, kita tidak hanya mengejar pembayaran, tetapi juga membenahi data dan administrasinya dari hulu sampai hilir. Dengan data yang bersih dan mekanisme yang lebih tertib, kita harapkan kepatuhan pajak kendaraan di lingkungan Pemprov Sumbar terus meningkat,” pungkasnya. (adpsb)
