Mjnews.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyalurkan sekitar 52 ribu bibit ikan beserta pakan kepada pembudidaya terdampak bencana di Kabupaten Solok. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan usaha perikanan dan membantu masyarakat kembali produktif.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah di kawasan Padang Belimbing, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Jumat (9/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Masheri Yanda Boy dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Syefdinon.
Mahyeldi mengatakan, penyaluran bantuan merupakan bagian dari upaya Pemprov Sumbar membantu masyarakat yang terdampak bencana. Ia mengaku telah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mendata kebutuhan warga dan menyalurkan bantuan sesuai bidang masing-masing.
Baca Juga: Gubernur Sumbar Serahkan Bantuan Kebencanaan kepada 6 Petani Ikan di Padang Balimbiang Solok
“Seluruh kepala dinas telah kita minta melakukan pendataan dan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, termasuk di Kabupaten Solok,” ujar Mahyeldi.
Ia berharap bantuan bibit ikan dan pakan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga pembudidaya bisa kembali menjalankan usaha dan memulihkan sumber penghidupan keluarga.
Dalam kesempatan yang sama Kepala DKP Sumbar, Syefdinon menjelaskan selain pemberian bantuan bibit dan pakan, pemerintah juga telah menyiapkan program lain di sektor perikanan budidaya untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat pascaterdampak bencana yakni Program Budidaya Perikanan Darat Tematik yang direncanakan mulai berjalan pada 2027. Program ini dirancang untuk memperluas usaha budidaya berbasis nagari sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Menurut Syefdinon, setiap lokasi direncanakan memperoleh sekitar 20 kolam, bibit ikan, dan pakan untuk satu siklus budidaya selama empat bulan. Setelah panen pertama, pembudidaya diharapkan mampu membiayai dan melanjutkan siklus berikutnya secara mandiri.
Untuk mengikuti program tersebut, pemerintah nagari perlu menyiapkan lahan seluas 1.000 meter persegi dan berkoordinasi dengan DKP Sumbar. Program ini direncanakan memiliki kuota 10.000 titik pada 2027 dan meningkat menjadi 40.000 titik pada 2029.
“Kami berharap nagari-nagari di Kabupaten Solok dapat mempersiapkan persyaratan sejak awal agar berpeluang memanfaatkan program ini,” kata Syefdinon.
