Heboh Soal Beli Mobnas Gubernur dan Wagub Sumbar Saat Pandemi

Padang, MJNews.ID – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi diminta lebih memahami dan melaksanakan prioritas anggaran. Apalagi di masa pandemi kebutuhan anggaran makin besar. Pengeluaran anggaran yang dinilai tidak mendesak seharusnya ditunda. Terutama pembelian mobil dinas yang dinilai tak benar-benar diperlukan saat ini.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat dan Anggota Komisi V Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Nofrizon.

Hidayat mengatakan, seharusnya gubernur lebih memahami prioritas anggaran. Dengan membeli mobil dinas menurut dia, ini menjadi bukti pembelanjaan anggaran berdasarkan prioritas dan mendesak, belum dilaksanakan Pemprov Sumbar.

”Bahkan sampai sekarang refocusing/realokasi anggaran untuk kebutuhan biaya penanganan pandemi belum ada dilaporkan ke DPRD. Apa ini memang belum ada refocusing? Padahal intensif tenaga kesehatan perlu dibayarkan, oksigen kurang di berbagai daerah, laboratorium Unand kekurangan dana untuk PCR, masyarakat terdampak ekonominya karena PPKM makin banyak, UMKM megap-megap kesusahan. Semuanya butuh dana,” ujar Hidayat.

Hidayat mengatakan, untuk tahun 2020, refocusing anggaran dilakukan pemprov di bawah pemerintahan gubernur Irwan Prayitno sebanyak tiga kali. Total anggaran mencapai Rp500 miliar lebih.

”Ini sudah bulan Agustus tapi kami dari DPRD belum mendapat kabar sudah ada refocusing atau belum. Justru yang kami dapati malah mobil dinas baru yang dibeli,” tegas Hidayat.

Bukan hanya refocusing, Hidayat yang juga menilai kejelian anggaran Pemprov Sumbar terkait pandemi belum ada. Pemprov telah menyerahkan rancangan KUA-PPAS untuk pedoman awal penyusunan APBD Tahun 2022. Menurut Hidayat pada susunan anggaran di KUA-PPAS itu pun untuk bidang kesehatan terlihat tidak begitu menjadi prioritas.

”Padahal pandemi ini belum tahu kapan berakhirnya. Kesehatan ini masalah penting. Kalau terganggu, ekonomi pasti terpuruk,” ujarnya.

Terkait refocusing anggaran untuk penanganan pandemi, Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan memang belum ada pemberitahuan Pemprov ke DPRD. Sesuai aturan pemerintah pusat gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan refocusing anggaran demi percepatan penanganan pandemi. Jika menunggu persetujuan DPRD dicemaskan penggunaan anggaran akan lama, sementara kebutuhan anggaran mendesak untuk penanganan.

”Menurut aturan pemerintah pusat, terkait refocusing anggaran DPRD memang cukup untuk diberitahu saja. Gubernur bisa refocusing dana sesuai kebutuhan pandemi. Tapi memang sampai sekarang kami belum mendapatkan laporan dari pemprov,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Nofrizon berang, gubernur dan wakil gubernur merealisasikan anggaran untuk pembelian mobil dinas baru senilai Rp2 miliar.

Untuk diketahui, mobil tersebut dibeli dengan dana APBD Tahun 2021 yang seyogyanya memang disusun dan disahkan sebelum Mahyeldi dan Audy Joinaldy resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur.

”Tapi jika memang gubernur dan wagub paham keadaan dan prioritas anggaran, pembelian mobil dinas itu bisa dibatalkan. Jangan dibeli. Ini kenapa dibeli. Ini namanya gubernur tak tahu penderitaan masyarakat saat pandemi ini,” tegasnya.

Nofrizon semakin meradang karena alasan pembelian mobil dinas yang disampaikan gubernur dinilai tidak logis. Alasan rem blong menurut dia tidak mesti diselesaikan dengan beli mobil baru. Diperbaiki saja selesai. Justru Nofrizon mempertanyakan keteloderan perawatan aset berupa mobil dinas yang dilakukan Sekretariat Daerah Pemprov Sumbar.

”Masa mobil masih bagus seperti itu remnya blong. Apa tidak dirawat? Biaya perawatan kan ada,” ujarnya.

Nofrizon meminta Mahyeldi berguru pada Irwan Prayitno sebagai kader yang berada di bawah partai yang sama. Dia mengatakan, Irwan Prayitno pada tahun 2009 menggunakan mobil pribadi sebagai mobil dinas karena kondisi mobil dinas waktu itu tak nyaman dipakai.

”Saat itu tahun 2009 gempa besar mengguncang Sumbar. Irwan prayitno pakai mobil pribadi jadi mobil dinas. Beliau paham kondisi bencana dan kesulitan masyarakat. Nah ini pandemi, korbannya sudah berapa ribu. Korban itu kan bukan cuma yang wafat karena covid tapi juga yang terpuruk ekonominya,” ujar Nofrizon.

Dia menambahkan di masa Irwan Prayitno pun mobil dinas gubernur di Jakarta sudah sangat lama. Seharusnya sudah diganti tapi ditunda.

“Jadi tak ada alasan sama sekali yang bisa dipakai gubernur untuk kita masyarakat memaklumi pembelian mobil dinas baru itu. Duit Rp2 miliar bisa dipakai beli berapa banyak oksigen? Berapa masyarakat bisa terbantu modal usaha untuk lanjutkan UMKM. Berapa banyak tenaga kesehatan bisa ditolong?” tegasnya. 

Mantan Gubermur Sumbar, Irwan Prayitno angkat bicara soal polemik mobil dinas baru tersebut. Ia menilai komentar Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy tidak tepat.

Menurutnya, meski sudah teranggarkan, kepala daerah yang akan memakai bisa saja menolak, karena mobil dinas itu adalah hak.

“Sebetulnya saya tidak ingin berkomentar terkait apa yang terjadi di Pemda Provinsi Sumbar akhir-akhir ini. Apalagi Gubernurnya separtai dengan saya. Tidak ingin berkomentar di publik karena tak elok. Toh, saya bisa langsung menghubungi Buya Gubernur,” ungkap Irwan, Selasa 17 Agustus 2021.

Dikatakannya, dirinya angkat bicara setelah membaca berita di media yang berjudul; Audy: Mobnas Dianggarkan Gubernur Sebelumnya. “Maka saya tergelitik juga berkomentar sedikit saja. Judulnya memang benar, tapi narasinya yang kurang pas,” ujarnya.

Disebutkannya, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 pasal 7 (1) berbunyi: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas. Kendaraan dinas adalah hak bagi kepala daerah dan wakilnya. Maka wajib dianggarkan. 

DPRD pasti setuju karena ini aturan bahkan saat pembahasan RAPBD 2021 lalu, yang bersemangat menganggarkan kendaraan dinas ini dari banyak partai. Karena, bisa jadi kawan se partainya yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya.

Kemudian, setelah ketok palu (pengesahan) di DPRD dan dianggarkan. Maka terserah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membeli atau memakainya. Namanya hak, bisa saja ditolak. Anggaran yang ditolak bisa kembali dianggarkan melalui mekanisme normal yaitu anggaran perubahan atau di zaman Covid ini ada refocusing anggaran.

“Saya dulu di tahun 2010 sempat menolak anggaran kendaraan dinas dan akhirnya memakai mobil pribadi termasuk istri gubernur. Saya pun menolak pembangunan rumah dinas Gubernur yang sudah tidak layak. Dalam perjalanan naik pesawat, saya pun menolak naik bisnis klas. Tentu banyak juga hak Gubernur yang ditolak,” kenangnya mencontohkan.

Jadi, kata Gubernur Sumbar dua periode ini, janganlah Gubernur sebelumnya disalahkan dalam menganggarkan. Coba balik berpikirnya. Apa yang terjadi kalau Pemda dan DPRD tidak menganggarkan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah baru. Tentu muncul lagi polemik dan masalah baru.

“Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini tidak memperkeruh suasana yang sudah keruh saat ini. Maaf bila ada yang tidak berkenan. Saya hanyalah rakyat biasa yang juga perlu dihormati sebagaimana rakyat lainnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar baru saja mendapatkan mobil dinas baru. Mobil tersebut dibeli di tengah kondisi masyarakat Sumbar didera pandemi Covid-19.