Pesisir Selatan, MJNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan (Pessel) ingatkan masyarakat penggarap lahan untuk meningkatkan produktivitasnya.
Hal itu disampaikan guna menyikapi keterbatasan lahan budidaya karena sebagian besarnya merupakan kawasan konservasi dan hutan lindung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pessel, Mawardi Roska, mengatakan Senin (13/2/2023), jangan akibat keterbatasan lahan budidaya membuat masyarakat Pessel miskin, namun tetap mampu memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraannya.
“Salah satu upayanya agar harapan itu tercapai adalah dengan cara meningkatkan produktivitas,” katanya.
Diungkapkannya bahwa dengan luas wilayah 579 ribu hektare sebagai mana dimiliki oleh Pessel, yang bisa olah dan dikembangkan oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi hanya seluas 164 ribu hektare, atau 28,42 persen.
Akibat dari terbatasnya kawasan yang bisa diolah dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu, sehingga membuat produktivitas masyarakat menjadi rendah.
“Sebab dari 28,42 persen lahan yang bisa dijadikan sebagai kawasan budidaya itu, juga sudah termasuk kawasan pemukiman, pertanian dan lainnya,” ungkap Mawardi.
Dia menjelaskan bahwa kawasan konservasi dan hutan lindung tersebut terdiri dari HSAW dan CB seluas 290 ribu hektar, dan Hutan Lindung seluas 41 ribu hektare pula.
“Karena begitu luasnya kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di Pessel, sehingga mengakibatkan terbatasnya ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Makanya harus diimbangi dengan produktivitas supaya keterbatasan lahan itu tetap bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dijelaskannya bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tergolong tinggi di Pessel, menjadi ancaman bagi daerah terhadap keterbatasan lahan budidaya itu.
“Dikatakan demikian, karena laju pertumbuhan pendudukan Pessel masih berada pada angka 1,6 persen. Ini tentu akan berakibat pada pertumbuhan kebutuhan lahan pemukiman,” jelasnya.
Ditambahkan lagi bahwa kawasan budidaya yang terdiri dari hutan produksi adalah sebesar 4.000 hektare, hutan produksi yang dapat dikonversi 2.000 hektare, hutan produksi terbatas seluas 71 ribu hektare dan sisanya baru masuk ke areal penggunaan lain (APL).
Namun di sisi lain, dikatakannya bahwa luasnya kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, juga berpotensi besar terhadap ketersediaan sumber air.
“Karena ketersediaan air itu akan bermanfaat bagi masyarakat untuk kelangsungan hidup dan pengairan pertanian, air bersih dan lain sebagainya,” tutup Mawardi.
(canang)
