Sumatera BaratInfrastruktur

41 Perusahaan Tambang Sediakan Bahan Baku Pembangunan Tol Padang-Sicincin

418
×

41 Perusahaan Tambang Sediakan Bahan Baku Pembangunan Tol Padang-Sicincin

Sebarkan artikel ini
Kepala Bidang Pertambangan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kelistrikan Provinsi Sumbar, Edral
Kepala Bidang Pertambangan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kelistrikan Provinsi Sumbar, Edral. (f/obral)

Mjnews.id – Di Sumatera Barat (Sumbar), terdapat peluang yang baik bagi pengusaha perusahaan tambang non-logam dan batuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jalan tol Padang-Sicincin.

Kepala Bidang Pertambangan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kelistrikan Provinsi Sumbar, Edral, menyampaikan hal ini dalam pertemuan dengan awak media pada Jumat, 16 Mei 2023, di ruang kerjanya.

Menurut Edral, para pengusaha tambang yang terlibat dalam pembangunan jalan tol telah mendatangi Dinas ESDM Sumbar untuk memeriksa data perusahaan tambang yang bergerak dalam produksi bahan baku untuk pembangunan jalan tol tersebut. Saat ini, terdapat 41 perusahaan tambang dari total 124 perusahaan tambang non-logam dan batuan yang terlibat dalam penyediaan bahan baku untuk pembangunan jalan tol.

Seiring dengan terbitnya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepres Nomor 5 Tahun 2023 tentang tambang non-logam dan batuan, wewenang perizinan untuk mineral non-logam dan batuan telah dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Provinsi. Wewenang tersebut mencakup perizinan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan, seperti yang dijelaskan oleh Edral.

“Setelah Kepres tersebut diterbitkan, terjadi masa transisi selama penyerahan data perizinan, data pengawasan, pengendalian, dan data pembinaan serta pelayanan perizinan,” jelasnya.

Dengan demikian, terciptalah tata kelola pertambangan yang baik untuk masa depan. Edral menyebutkan bahwa izin-izin yang telah dikeluarkan sebelumnya akan diserahkan datanya, dan izin-izin yang akan diterbitkan akan diproses sebaik mungkin untuk penerbitan perizinan yang sesuai.

“Izin-izin yang telah diterbitkan sebelumnya akan dievaluasi,” demikian penjelasan Edral.

Pemindahan kewenangan tersebut berlaku untuk komoditas sumber daya alam (SDA) jenis tambang non-logam dan batuan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021. Komoditas bahan tambang yang tercakup dalam aturan tersebut sesuai dengan peraturan Presiden, undang-undang, dan peraturan pemerintah terkait, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Edral menyatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 124 perusahaan tambang non-logam dan non-batuan yang aktif, dan data perusahaan tersebut sedang diperbarui.

“Perusahaan tambang yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi pidana dan denda hingga Rp 100 miliar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tambang,” tambahnya.

(obral)

Kami Hadir di Google News

ADVERTISEMENT

banner 120x600