Mjnews.id – DPRD Sumbar menerima kunjungan audiensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, Senin (18/9/2023). Pertemuan bersejarah ini berlangsung di Ruang Khusus 1 DPRD Sumbar dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, serta Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Syawal Datuak Putiah.
Rapat Komisi I ini juga dihadiri oleh anggota lainnya, termasuk Maigus Nasir sebagai wakil ketua dan Refdinal sebagai sekretaris. Dari pihak KPU Sumbar, pertemuan dipimpin oleh Ketua KPU Surya Efitrimen dan empat anggota KPU lainnya. Sementara itu, Bawaslu Sumbar diwakili oleh Ketua Vifner dan anggota Bawaslu lainnya.
Suwirpen Suib, Wakil Ketua DPRD Sumbar, menyampaikan pentingnya kerja sama yang kuat antara DPRD, KPU, dan Bawaslu dalam menjaga kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Barat.
“Kehadiran KPU dan Bawaslu ini sangat vital untuk memastikan Pilkada Sumatera Barat berjalan dengan baik,” ujar Suwirpen Suib.
Kerja sama erat antara lembaga legislatif dan lembaga pemilihan serta pengawas pemilu sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan transparansi proses demokratis. DPRD Sumbar berharap bahwa dengan adanya kunjungan audensi ini, Pilkada Sumatera Barat akan berjalan dengan lancar dan adil.
Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, mengungkapkan komitmennya untuk bekerja sama dengan DPRD Sumbar dan Bawaslu Sumbar demi menciptakan Pilkada yang sukses dan dapat dipercaya. “Kami siap bekerja keras untuk memastikan setiap warga Sumatera Barat dapat memberikan suaranya dalam suasana yang aman dan terkontrol,” kata Surya.
Demikian pula, Ketua Bawaslu Sumbar, Vifner, menegaskan pentingnya peran Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada. “Kami akan bekerja keras untuk memastikan semua tahap pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Dalam suasana harmonis ini, DPRD Sumbar, KPU Sumbar, dan Bawaslu Sumbar sepakat untuk menjaga sinergi yang kuat guna melaksanakan Pilkada Sumatera Barat yang adil, bersih, dan transparan. Semua pihak berkomitmen untuk melindungi hak demokratis warga Sumatera Barat dan memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
(hpr)
