Mjnews.id – Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) dengan tegas mengeluarkan pernyataan saat sekitar 30 anggotanya mengunjungi kantor DPRD Sumatera Barat pada Selasa 19 September 2023 sore. Mereka datang untuk mengungkapkan aspirasi mereka mengenai perselisihan agraria yang sedang berkecamuk di Pulau Rempang, Batam, Kepri dan Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Juru Bicara FMM, Ibnu Aqil Ghani, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan konflik lahan di Pulau Rempang, Batam, dan membatalkan proyek-proyek nasional yang terkait dengannya. FMM juga meminta permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Melayu atas kerugian harta dan nyawa yang telah terjadi.
ADVERTISEMENT
Ibnu Aqil Ghani menegaskan, Masyarakat Kampung Melayu Tua Rempang Batam adalah penduduk asli Indonesia yang tidak boleh diusik atau diusir dari tanah airnya.
Selain itu, FMM juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung penyelesaian konflik lahan di Air Bangis, Pasaman Barat, dengan mempertahankan batas-batas tanah adat dan hak-hak masyarakat adat, agar insiden serupa di Pulau Rempang, Batam, tidak terulang di Air Bangis.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Irsyad Safar, yang menerima rombongan FMM, menjelaskan bahwa konflik agraria di Rempang Batam bukan merupakan tanggung jawab DPRD Sumatera Barat, tetapi mereka akan tetap memberikan dukungan dan perhatian terhadap isu tersebut.
Terkait sengketa di Air Bangis, Irsyad Safar menjelaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencapai kesepakatan untuk membentuk forum rapat bersama guna mengatasi masalah sengketa lahan yang terjadi di Air Bangis.
(hpr)
