Sekdako segera menyusun peta masalah
Selain persoalan internal birokrasi, Sekdako Doni Hendra juga diminta segera menyusun peta masalah sebagai dasar dalam merumuskan langkah penanganan berbagai isu strategis daerah. Pemetaan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai persoalan, prioritas, potensi solusi, serta perangkat daerah yang harus terlibat.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain penataan ruang, pengelolaan sampah, penanganan kemiskinan, hingga perlindungan generasi muda dari bahaya narkotika. Berbagai persoalan tersebut membutuhkan pendekatan terpadu karena memiliki keterkaitan dengan banyak sektor dan tidak dapat diselesaikan secara parsial.
Menanggapi arahan tersebut, Sekdako Padang Panjang Doni Hendra menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan konsolidasi internal. Ia berkomitmen memperkuat komunikasi dan koordinasi di antara jajaran perangkat daerah agar seluruh unsur pemerintahan dapat bergerak lebih solid dalam menjalankan agenda pembangunan.
Doni menegaskan amanah sebagai Sekdako akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menyatakan kesiapan untuk memangkas ego sektoral antar-OPD serta memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga program-program unggulan kepala daerah dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pelantikan Doni Hendra diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Padang Panjang. Dengan dukungan seluruh ASN dan perangkat daerah, keberadaan Sekda definitif diharapkan mampu menghadirkan koordinasi pemerintahan yang lebih efektif sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai agenda strategis daerah.
Prosesi pelantikan turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi, mantan Pj. Sekdako Kuartini Deti Putri, Ketua Komisi III DPRD Padang Panjang Mahdelmi, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi dukungan terhadap langkah penguatan birokrasi dan percepatan pembangunan di Kota Padang Panjang.
(Adv)
