Mjnews.id – BKKBN Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menggelar Forum Koordinasi Stunting dengan tema ‘Bersama Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergitas Untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat’, pada Senin (19/6/2023) di Aula Kantor Bupati setempat.
Hadir dalam koordinasi stunting tersebut Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumatera Barat Nova Dewita, Asisten III Raf’an, Ketua TP PKK Ny. Titi Hamsuardi, kepala OPD, camat, wali nagari, ketua stunting di kecamatan dan di nagari perwakilan Forkopimda dan stakeholder terkait lainnya.
ADVERTISEMENT
Dalam kesempatan itu juga dilaunching bapak dan ibu asuh anak stunting Kabupaten Pasaman Barat, yang diterima secara simbolis oleh Ketua TP.PKK Ny. Titi Hamsuardi dan Asisten III Raf’an.
Bupati Hamsuardi melalui Asisten III Raf’an mengatakan, untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat memang tidak mudah. Tidak hanya tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) saja, namun tugas semua pihak.
“Apalagi sudah di launching bapak dan ibu asuh anak stunting. Pekerja kita berat, apalagi angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat naik cukup tinggi. Jadi, tidak ada alasan kita untuk tidak ikut bagian dalam hal ini,” tegas Raf’an.
Ia mengajak semua pihak terutama pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk turut andil dalam menjadi bapak dan ibu asuh anak stunting, guna meningkatkan Upaya percepatan penurunan angka stunting di Pasbar.
“Karena kita harus bersama-sama mengatasi persoalan ini. Saling menguatkan, bukan melemahkan. Agar angka stunting bisa menurunkan di Kabupaten Pasaman Barat di tahun ini. Penanganan stunting di Kabupaten Pasaman Barat cukup bagus. Terbukti aksi konvergensi stunting di Kabupaten Pasaman Barat diapresiasi dan 6 kali berturut-turut terbaik dalam penanganannya. Makanya evaluasi perlu kita lakukan, kita jadikan gerakan bersama untuk percepatan penurunan stunting. Hingga mencapai New Zero Stunting di Kabupaten Pasaman Barat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumatera Barat Nova Dewita mengatakan semua pihak memiliki tujuan yang sama, yakni menurunkan angka stunting dan mewujudkan impian untuk kesehatan masyarakat.
Pihaknya ditargetkan mampu menurunkan angka stunting di 2024 menjadi 14 persen dan pada 2023 di angka 16,33 persen. Prevalensi stunting secara nasional memang turun. Namun Sumbar dan Pasbar mengalami kenaikan.
“BKKBN sebagai koordinator dan diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menangani stunting ini. Untuk itu, kami berharap kepada semua pihak bekerjasama agar angka stunting menurun. Baik di Provinsi Sumbar maupun di Kabupaten Pasaman Barat. Intervensi yang kita lakukan sudah banyak, dimulai dari hulu hingga hilir. Remaja yang akan menjadi calon pengantin diberikan pemahaman tentang kesehatan, tidak menikah di usia muda,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pasaman Barat, dr Anna Rahmadia juga menegaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya menjadi kewajiban pihak tertentu saja.
“Harus dikeroyok secara bersam sehingga angka stunting bisa turun. Diharapkan dengan adanya bapak dan ibu asuh anak stunting bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Karena kenaikan angka yang cukup tinggi, tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk saling menyalahkan,” jelasnya.
(wal)
