Mjnews.id – Menjelang kontestasi Pemilu tahun 2024, Komisioner Bawaslu Musi Banyuasin (Muba) didampingi Komisioner Bawaslu Sumsel sowan ke Pj Bupati Apriyadi Mahmud, Selasa (19/9/2023) di Ruang Audiensi Bupati Muba.
Audiensi tersebut diikuti Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel, Muhammad Sarkani dan Ketua Bawaslu Kabupaten Muba, Beri Pirmansah serta Komisioner lainnya, dan dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra H Yudi Herzandi, Perwakilan Kesbangpol, BPKAD, Bappeda, Dinkominfo dan Prokopim Muba.
Beri Pirmansyah mengatakan, maksud dari silaturahmi adalah selain memperkenalkan lima anggota komisioner Bawaslu Muba yang baru dilantik satu bulan yang lalu, tepatnya 18 Agustus 2023, juga menjelaskan langkah dan kegiatan Bawaslu dalam tahapan persiapan Pemilu 2024.
“Tentunya diharapkan pemerintah daerah dapat mensuport semua kegiatan kita, agar Pemilu 2024 berlangsung aman, damai sesuai dengan apa yang telah dideklarasikan bersama,” ujar Beri.
Dirinya menambahkan, terkait Alat Peraga Kampanye (APK) akan ditertibkan pada 28 November 2023, dimana saat ini hal tersebut masih dalam kebijakan pemerintah daerah, apakah nantinya akan termasuk dalam Perda dan kemungkinan besar keberadaan APK tersebut masuk pada ranah iklan dan harusnya ada retribusi bagi pemerintah daerah.
“Semoga pada pelaksanaan pesta demokrasi nanti baik itu peserta, partai politik dan semua pihak mengikuti aturan yang sudah ada sesuai perundangan sebagaimana Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017, agar semua hajat kita di 2024 berlangsung aman dan damai,” harap Beri.
Sarkani juga menambahkan, Khusus untuk peserta parpol dalam berkampanye bisa menghilangkan hal-hal yang bisa menjadikannya catatan negatif jangan sampai terjadi masalah-masalah.
”Secara prinsip Bawaslu Provinsi Sumsel, khususnya Bawasu Kabupaten Muba akan melakukan pengawasan pada tahapan jalannya kegiatan pesta demokrasi ini,” pungkasnya.
Sementara Pj Bupati Apriyadi menyambut baik atas kedatangan rombongan komisioner Bawaslu Kabupaten Muba untuk bersilaturahmi sekaligus melaporkan kesiapan menghadapi Pemilu dan Pilkada.
“Koordinasi antar stakeholder dalam suksesnya Pemilu merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Pemerintah Daerah juga siap memberikan dukungan kepada penyelenggara Pemilu baik berupa fasilitas maupun dukungan anggaran untuk gelaran Pemilihan yang akan datang,” ucapnya.
(Mira)
