Mjnews.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (BPBD Sumbar) mengingatkan dan mengimbau penduduk agar waspada dengan cuaca curah hujan ekstrem yang berakibat banjir dan longsor.
Sampai ini hari daerah Kabupaten Pesisir Selatan ada yang dilanda banjir, sedangkan status Gunung Marapi ditingkatkan dari waspada level 2 menjadi siaga level 3.
Ungkapan ini dikatakan Kepala Bidang Rehab Rekon BPBD Sumbar, Ilham Wahab pada media ini saat dikonfirmasi di kantornya Jumat 22 November 2024.
Menurut Ilham Wahab, sampai akhir-akhir ini nyaris semua daerah di Sumbar berpotensi hujan.
“Terkait daerah Gunung Marapi, penduduknya teramat perlu meningkatkan kewaspadaan. Karena tempat bermukim penduduk di daerah Gunung Marapi rawan dengan banjir dan longsor”, katanya.
Karena 25 sungai yang berhulu dari Gunung Marapi merupakan ancaman serius bagi penduduk setempat.
“Terutama sekali bagi masyarakat yang berada di bantaran sungai supaya lebih waspada lagi. Dan untuk warga yang sedang berpergian di saat curah hujan sedang turun deras sebaiknya menunda perjalanannya demi keselamatan”, imbuhnya.
Begitu juga bagi pengendara kendaraan roda dua dan roda empat seperti motor dan mobil supaya lebih teliti lagi melihat potensi bahaya saat melintasi pinggir sungai dan tebing pinggir jalan seyogianya terlihat genangan air hujan.
Perihal demikian, jika terlihat genangan air saat hujan deras adakalanya pinggir tebing jalan yang ambrol tertutup genangan air hujan atau lobang jalan misalnya.
“Terkait dengan kewaspadaan penduduk di Gunung Marapi berpotensi bahaya banjir dan longsor, BPBD Sumbar telah memasang Alat Sensor, CC TV, Sirine sebagai alat pemberitahuan bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan banjir di 4 bantaran sungai dan bahaya longsor dari 25 sungai yang berhulu dari Gunung Marapi”, sebut Ilham Wahab.
“Selain itu pula pihak kita telah memasang rambu-rambu tanda bahaya di samping masyarakat telah diberikan edukasi tentang menghadapi bencana dan memberi tahu lokasi shelter atau tempat evakuasi. Termasuk dengan masyarakat menyerap informasi yang layak dipercaya melalui perangkat pimpinan nagari atau desa terkait”, pungkasnya.
(Obral)
