MJNEWS.ID – Untung ada Ombudsman. Kalau tidak, mungkin cerita soal sebuah hunian di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, hanya berakhir sebagai urusan “rumah dinas” dan selesai.
Ombudsman RI melakukan sidak pada Rabu (23/9/2026) dan menyebut menemukan hunian dengan fasilitas yang disebut menyerupai vila atau homestay. Ada sofa, televisi, meja makan hingga kulkas yang menurut keterangan Ombudsman berisi minuman keras. Bahkan, tim Ombudsman menyebut ada seseorang yang mengaku warga binaan dan mengaku membayar untuk tinggal di sana.
Nah, di sinilah cerita menjadi nyeleneh, pihak pemasyarakatan menjelaskan lokasi tersebut merupakan rumah dinas jabatan di area Sarana Asimilasi dan Edukasi. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kemudian turun langsung untuk memastikan sebenarnya bangunan itu digunakan untuk apa.
DPR pun ikut memanggil. Jadi, gara-gara satu bangunan, Ombudsman sidak, menteri turun, DPR memanggil, wartawan mengejar, rakyat bertanya.
Kalau semuanya sudah jelas, kenapa harus seramai ini?
Untung ada Ombudsman yang mau membuka pintu pertanyaan.
Sebab kalau tidak ada pengawasan, bisa saja rakyat menerima satu cerita, menteri menerima cerita yang sama, lalu cerita itu naik sampai meja presiden.
Bukan berarti ada yang sengaja mengibuli. Belum ada kesimpulan seperti itu.
Tetapi kalau informasi yang sampai ke atas ternyata tidak utuh, bukankah rakyat, menteri, bahkan presiden bisa saja terkibuli tanpa pernah merasa sedang dikibuli?
Ini satire, tentu saja. Fakta tetap harus dibuktikan.
Karena itu, kalau pemerintah serius, jangan hanya periksa bangunannya. Periksa juga siapa yang menggunakan, bagaimana penggunaannya, apakah ada pembayaran, dan jika ditemukan pelanggaran, telusuri sampai ke pihak yang bertanggung jawab.
Kalau ternyata bersih, katakan bersih.
Kalau ada pelanggaran, buka.
Kalau ada bisnis ilegal, bongkar.
Jangan cuma sofa yang dipindahkan, kulkas yang dikosongkan, lalu perkara dianggap selesai.
Sebab yang dicari Ombudsman bukan sekadar siapa yang duduk di sofa.
Yang dicari adalah kebenaran di balik pintu.
Dan untuk urusan seperti ini, salut untuk Ombudsman RI.
Karena kadang-kadang negara tidak kekurangan informasi.
