Infrastruktur bukan sekadar bangunan fisik, melainkan sarana meningkatkan produktivitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, dan memberi kenyamanan bagi warga maupun wisatawan.
Pembiayaan daerah adalah instrumen menutup selisih antara pendapatan dan belanja, disusun secara terukur berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan kebutuhan prioritas 2027.
“Penerimaan pembiayaan direncanakan Rp20 miliar dari SILPA tahun sebelumnya, sementara pengeluaran pembiayaan Rp2 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Bank Nagari memperkuat kapasitas pelayanan sekaligus kontribusinya terhadap PAD ke depan. Dengan demikian, pembiayaan neto direncanakan Rp18 miliar untuk mendukung struktur APBD Tahun Anggaran 2027,” jelas Wako.
Tantangan fiskal 2027 masih besar. Karena itu, pengelolaan APBD harus lebih cermat, disiplin, dan bertanggung jawab: setiap kebijakan memberi manfaat nyata, setiap program memiliki indikator kinerja jelas, dan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan secaratransparan.
“Pemerintah berkomitmen memperkuat anggaran berbasis kinerja, mengendalikan belanja kurang produktif, dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan agar APBD 2027 benar-benar mempercepat terwujudnya Bukittinggi yang maju, berdaya saing, berbudaya, dan sejahtera,” pungkasnya.
(Adv/Siti Aisyah)
