24,17 Persen Balita Masih Stunting
Kegiatan rembuk diawali dengan pemaparan dari Kepala Bappelitbangda Pasbar Ikhwanri.
Ia menyampaikan bahwa dari 5.397 balita stunting tahun 2022, sebanyak 1.839 balita (34,18 persen) tidak lagi stunting pada tahun 2023, hanya 1.299 balita (24,17 persen) yang masih stunting.
“Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah terhadap 1.090 balita (20,20%) stunting tahun 2022 yang telah lewat usia balita. Bappelitbangda telah menyandingkan data anak stunting e-PPGBM dan ibu hamil e-Kohort Dinas Kesehatan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kepmenko PMK. 1.006 (18,70%) Balita stunting dan 782 (32,37%) ibu hamil berada pada data P3KE,” jelas Ikhwandri.
Ikhwanri melanjutkan, terdapat 67 jorong lokus prioritas utama untuk tahun 2025 yang angka prevalensi stunting dan persentase kemiskinan yang tinggi, sehingga perlu menjadi perhatian utama.
Tahun 2023, pemerintah daerah telah mengalokasikan sebesar 72,43 milyar (19,02 persen dari belanja langsung) dengan realisasi mencapai 85,12 persen.
“Untuk tahun 2024, telah dialokasikan sebesar 71,11 milyar, dan tahun 2025 dalam ranwal RKPD telah dialokasi sebesar 69,61 miliar, tersebar pada 16 OPD dan 11 Kecamatan,” terangnya.
Kabid Kesmas Dinkes Dewi Indriani Djusair menyampaikan bahwa capaian indikator cakupan layanan spesifik yang perlu menjadi perhatian adalah pertama, remaja putri yang mengkonsumi tablet tambah darah dan pemeriksaan status anemia, kedua ibu hamil konsumsi TTD minimal 90 tablet Fe selama kehamilan, ketiga balita ASI Ekslusif, balita yang dipantau tumbuh dan kembangnya di posyandu, dan imunisasi dasar lengkap, dan keempat keluarga beresiko stunting yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Kepala Dinas DPPKBP3A Anna Rahmadia menyebutkan, terdapat 27.696 keluarga risiko stunting (KRS) di Pasaman Barat, dengan intervensi yang dilakukan melalui pendampingan KRS oleh tim pendamping keluarga, penyuluhan 1.000 HPK oleh 101 kelompok Bina Keluarga Balita, penyuluhan pendewasaan usia perkawinan di 31 bina keluarga remaja dan 38 pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa, pelayanan 21 keluarga berencana.
Advise yang disampaikan oleh Saputera Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres RI, menjelaskan tantangan utama dalam mengejar isu stunting adalah aspek tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan pelaksanaan intervensi sensitif.
Rekomendasi adalah perbaikan dan penajaman program yang perlu dilakukan TPPS meliputi penguatan koordinasi semua level pemerintahan dan penajaman dalam seluruh siklus dan tahap pelaksanaan program mulai aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan evaluasi.
