Bantuan Pangan
Terkait bantuan pangan, Yeka juga berharap Pemerintah tetap meneruskan program tersebut untuk membantu warga miskin. Di sinilah peran Bulog sebagai pengendali stok beras.
Mengenai impor beras, Yeka kembali meminta agar Pemerintah menyiapkan strategi kebijakan impor beras jangka panjang selama lima tahun. Misalnya saja data menunjukkan per tahun Indonesia mengimpor 1,5 juta ton beras, maka bisa dilakukan strategi impor untuk lima tahun ke depan.
“Sehingga tidak lagi lobi-lobi dadakan yang akhirnya menyebabkan harga beras jadi naik. Dengan demikian, Bulog punya stok 5 tahun tapi keberadaannya ada di luar negeri. Tinggal diatur kedatangannya agar tidak membanjiri pasar,” terang Yeka.
Yeka berpesan agar tensi politik beras harus diturunkan. Ombudsman memberikan masukan agar Pemerintah tidak lagi menggunakan jargon swasembada 100 persen.
“Lebih baik bilang saja swasembada beras 80 persen sehingga sisanya bisa ambil impor. Karena faktanya kita impor,” ujarnya.
Diketahui, Pemerintah resmi melakukan relaksasi HET beras premium menjadi Rp14.900-15.800/kg dari sebelumnya Rp13.900/kg-14.800/kg. Kebijakan ini hanya berlaku sementara mulai dari 10 hingga 23 Maret 2024.
(*)
