Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag menyampaikan agar program ini dapat dijadikan program unggulan. Program Lumbung Sosial berasal dari Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial sudah realisasi mencapai 151,18 persen, dari target 110 menjadi 167 lumbung sosial yang dibangun.
“Lumbung sosial ini menjadi salah satu program yang harus ditingkatkan menjadi program unggulan untuk daerah-daerah yang rawan bencana sehingga dapat memudahkan pendistribusian logistik,” kata Dr. H. Ashabul Kahfi.
“Lumbung sosial dibentuk oleh masyarakat, masyarakat yang memilih tempatnya dimana dan isinya logistik lengkap seperti makanan, pakaian, kids ware, salah satu contoh yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) waktu itu ada konflik sosial, tapi karena tidak ada kendaraan yang mengangkut sehingga lumbung sosial ini sangat bermanfaat,” jelas Risma.
Serapan anggaran unit eselon I dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut:
1. Sekretaris Jenderal anggaran Rp736,8 miliar dengan realisasi Rp727,9 miliar (98,79 persen)
2. Inspektur Jenderal anggaran Rp41,59 miliar dengan realisasi Rp41.027 miliar (98 persen)
3. Direktorat jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Sosial anggaran Rp53,2 triliun dengan realisasi Rp52,2 triliun (98,17 persen)
4. Direktorat Jenderal (Ditjen) Rehabilitasi Sosial anggaran Rp2,4 triliun dengan realisasi Rp2,3 triliun (97,81 persen)
5. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial anggaran Rp30,77 triliun dengan realisasi Rp30,07 triliun (97.71 persen).
Rapat dipimpin oleh Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag ketua komisi VIII DPR RI, diikuti oleh 13 anggota Komisi DPR RI, Jajaran Staf Khusus Menteri Sosial (SKM) dan Jajaran Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Sosial.
(*)
