Hingga kini tercatat sebanyak 6.522 lembaga telah menandatangani PKS pemberian hak akses dengan verifikasi dan validasi lewat NIK, card reader, face recognition, serta yang terbaru dengan Digital ID atau IKD.
Di lain pihak, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Mensuseno menambahkan, hingga kini jumlah pengguna IKD sebanyak 9.407.945 jiwa.
“IKD sudah dapat diinstal di smartphone versi Android dan IoS,” ungkap Mensuseno.
Seno mengungkapkan mulai Juni 2024, aktivasi IKD dapat dilakukan secara online onboarding atau full digital dengan piloting kepada para ASN terlebih dahulu.
“Aktivasi online ini dilakukan dengan menggunakan teknologi liveness detection dan face recognition yang ada di Ditjen Dukcapil Kemendagri,” kata Seno.
Untuk itu, Dukcapil terus memperkuat tembok keamanan siber melalui sertifikat elektronik dan end-to-end encryption.
Selanjutnya pada akhir triwulan III 2024 sesuai target Perpres Nomor 82 Tahun 2023, IKD sudah siap digunakan sebagai SSO Nasional dan layanan adminduk pun sudah bisa terintegrasi dengan portal nasional.
Selain itu, IKD juga terintegrasi dengan 9 layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas Nasional. Di antaranya layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.
“IKD berperan menjadi basis dari semua layanan tersebut. Bahkan IKD sudah terintegrasi dengan aplikasi SatuSehat, dan seterusnya diintegrasikan dengan program Presisi Polri,” jelasnya.
