BeritaKemendagri

Penyaluran Subsidi Listrik Manfaatkan Data Kependudukan Kemendagri agar Tepat Sasaran

164
×

Penyaluran Subsidi Listrik Manfaatkan Data Kependudukan Kemendagri agar Tepat Sasaran

Sebarkan artikel ini
Pertemuan Dukcapil Kemendagri dengan Kementerian ESDM dan PLN
Pertemuan Dukcapil Kemendagri dengan Kementerian ESDM dan PLN. (f/puspen)

Mjnews.id – Data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terbukti keandalannya membantu ketepatan penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah. Kali ini, giliran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berminat bekerja sama memanfaatkan data NIK untuk penyaluran subsidi listrik rumah tangga.

Hal ini Kementerian ESDM disampaikan pada Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa 28 Mei 2024.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) ESDM, Chrisnawan Anditya mengatakan, selama ini PT PLN (Persero) yang melakukan penandatanganan PKS dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri terkait pemanfaatan data kependudukan berupa hak akses verifikasi data NIK dan KTP-el.

Pihak PLN sendiri tercatat memiliki sebanyak 79 juta pelanggan yang telah dipadupadankan dengan berbasis NIK.

“Kementerian ESDM juga membutuhkan pelayanan akses data kependudukan dan kami mengambil langkah konkret melakukan persiapan yang dibutuhkan untuk menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan,” kata Chrisnawan yang didampingi sejumlah pejabat dari Setjen Kementerian ESDM dan PT PLN.

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil, Teguh Setyabudi yang membuka rapat menyatakan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga mana pun serta pemerintah daerah atau stakeholder terkait.

“Kami siap bekerja sama terkait pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan dengan Kementerian ESDM. Saya tentu sangat mendukung langkah-langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik lagi termasuk untuk penyaluran subsidi listrik rumah tangga,” kata Teguh.

Teguh menjelaskan, data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat yang sangat penting. Sebab dapat digunakan untuk memudahkan segala jenis pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan alokasi anggaran.

Selain itu, database kependudukan Dukcapil digunakan untuk pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

“Intinya memberikan keabsahan identitas penduduk, termasuk pada kasus-kasus penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas karena memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja illegal,” katanya.

Kami Hadir di Google News

ADVERTISEMENT

banner 120x600