Mjnews.id — Anggota MPR RI, Ir. Endro Hermono, MBA, mengadakan kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Halalicious Cafe, Wlingi, Kabupaten Blitar, pada Sabtu (17/5). Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Kecamatan Wlingi dan Doko.
Empat Pilar yang disosialisasikan dalam kegiatan ini meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi ini bertujuan untuk menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat, terutama di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
Dalam pemaparannya, Ir. Endro Hermono tidak hanya menjelaskan tentang pentingnya pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan, namun juga menyampaikan dukungan dan kesiapan daerah terhadap sejumlah program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Beberapa program yang disoroti antara lain adalah makan bergizi gratis, ketahanan pangan, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
“Program-program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia,” ujar Endro. “Di Kabupaten Blitar sendiri, Dinas Pendidikan sudah menyatakan kesiapannya untuk menyediakan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat. Ini bentuk komitmen kita bersama untuk menyukseskan program pemerintah pusat,” lanjutnya.
Endro Hermono, yang sekaligus anggota Komisi IV DPR RI dan membidangi sektor sosial, keagamaan, serta kebencanaan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), juga membuka ruang diskusi dengan para peserta. Sejumlah pertanyaan dan keluhan pun disampaikan masyarakat secara langsung.
Salah satu peserta mengungkapkan kekhawatiran mengenai pembangunan mushola di daerahnya yang terbengkalai akibat ketiadaan dana renovasi. Menanggapi hal tersebut, Endro menyatakan, “Permasalahan seperti ini akan kami tampung dan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, termasuk melalui program-program sosial yang ada di kementerian dan lembaga. Kita akan lihat kemungkinan dukungan yang bisa diberikan.”
Pertanyaan lain yang mengemuka adalah mengenai status lulusan Sekolah Rakyat. Sejumlah peserta mempertanyakan apakah lulusan dari program tersebut akan memiliki kedudukan yang sama dengan lulusan sekolah umum. Menjawab hal ini, Endro menjelaskan, “Sekolah Rakyat adalah alternatif pendidikan berbasis komunitas yang akan dirancang tetap mengikuti kurikulum dan standar yang ditetapkan pemerintah. Tujuannya adalah agar tidak ada anak yang tertinggal dalam pendidikan. Status lulusan tentu akan disesuaikan dan diakui seperti sekolah formal lainnya.”
Antusiasme peserta tampak tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Mereka aktif menyampaikan pertanyaan, usulan, serta aspirasi terkait pembangunan dan layanan publik di daerah mereka.
Dengan kegiatan ini, Ir. Endro Hermono berharap masyarakat semakin memahami nilai-nilai kebangsaan serta merasa lebih dekat dengan wakil rakyat mereka. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Blitar di tingkat nasional.
“Kami di DPR RI tidak hanya bertugas membuat undang-undang, tapi juga menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil kami. Kegiatan seperti ini adalah bentuk nyata dari tanggung jawab itu,” pungkasnya. (*)
