Mjnews.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bikin geger dengan usulannya, Pilkada sebaiknya tak lagi digelar langsung, demi menghemat anggaran Pemilu yang membengkak.
Jazilul Fawaid menegaskan PKB akan mengusulkan Pilkada dilakukan serentak dan dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jika ada revisi Undang-Undang Pemilu.
Usulan ini dilatarbelakangi oleh sorotan PKB terhadap kekacauan dan perubahan desain Pemilu yang berulang kali terjadi, terutama setelah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Jazilul, banyak mandat reformasi, seperti lahirnya MK sendiri, multipartai, otonomi daerah, hingga pemisahan TNI-Polri, belum menunjukkan keberhasilan penuh.
Jazilul mengkritisi alasan MK yang menyebut pemisahan Pemilu nasional dan daerah karena alasan “capek” dan “tidak fokus”. Ia berpendapat, Pilkada yang dipilih oleh DPRD justru akan lebih hemat dan efektif.
“Anggota DPRD sebagai representasi rakyat di tingkat dua, dapat lebih mudah menentukan bupati dan walikota,” ujar dalam sebuah diskusi di Jakarta, pada Jumat 4 Juli 2025.
PKB juga menyoroti usulan model baru MK terkait Pemilu nasional dan Pemilu daerah yang menurut Jazilul tidak ada dalam Undang-Undang Dasar.
Model ini memisahkan Pemilu presiden, DPR RI, dan DPD (nasional) dengan Pemilu DPRD tingkat provinsi, kabupaten/kota, gubernur, bupati, dan walikota (daerah), serta memperpanjang masa debat dua hingga dua setengah tahun.
Meskipun fraksi PKB di DPR tidak menolak usulan ini karena anggota DPRD PKB setuju, Jazilul menekankan bahwa ini bukan soal setuju atau tidak setuju, melainkan soal desain Pemilu yang terus berubah drastis.
Ia menunjuk pada putusan MK yang mengubah usia capres-cawapres dan Presidential Threshold 0% sebagai contoh perubahan yang signifikan.
